Dalami Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Luwu Timur, Menteri PPPA Turunkan Tim Khusus

305
Kasus Dugaan Pemerkosaan Tiga Anak di Luwu Timur

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menurunkan tim untuk mendalami kasus kekerasan seksual yang viral beberapa hari ini.

Hal itu terkait polemik penanganan kasus kekerasan seksual terhadap tiga orang anak oleh ayah kandungnya yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 lalu.

Bintang Puspayoga menyatakan bahwa pada prinsipnya, Pemerintah tidak memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius, di mana penanganan terhadap korban dan pelaku harus mendapat perhatian serius dan mengutamakan hak-hak anak yang menjadi korban.

Melalui siaran pers yang dirilis pada Jumat, 8 Oktober 2021, Bintang Puspayoga pun mengajak seluruh pihak untuk mendalami kembali kasus tersebut.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendalami dan memahami kembali kasus ini secara utuh dengan berbagai perspektif. Yang jelas, Pemerintah tidak akan memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak,” tuturnya.

Bintang Puspayoga kembali menegaskan bahwa semua pihak perlu berhati-hati dan cermat dalam menanggapi kasus ini, dan perlu menghargai setiap proses hukum yang telah dilakukan.

Akan tetapi, dia mengingatkan hal itu tetap dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan terbaik untuk anak.

Oleh karena itu, Bintang Puspayoga menyatakan akan menurunkan tim Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang berada di bawah Kementerian PPPA, untuk melakukan asesmen lanjut atas penanganan kasus ini.

“Kami akan menurunkan tim untuk mendalami penanganan kasus ini. Kami harap semua pihak dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam prosesnya,” katanya.

Bintang Puspayoga juga mendorong semua pihak, terutama pendamping kasus, untuk ikut serta mengumpulkan setiap informasi penting terkait kasus ini.

“Karena bukan tidak mungkin, kasus ini akan dibuka kembali, jika bukti-bukti yang diberikan kepada pihak kepolisian sudah cukup,” ucapnya.

Sejak tahun 2019 sampai 2020, Kementerian PPPA telah melakukan koordinasi terkait kasus tersebut bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat koordinasi dilakukan, proses hukum sudah berjalan dengan semestinya dan ditemukan tidak cukup bukti untuk memproses kasus ini lebih lanjut. Sehingga pihak Kepolisian menghentikan kasusnya sementara.

Akan tetapi, kasus ini bisa dibuka kembali dengan catatan ada bukti-bukti baru yang ditemukan.

Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak menjadi penting untuk membantu mencari titik terang kasus ini.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

47 + = 56