Daftar Proyek Yang Akhirnya Lebih Banyak Dibiayai APBN

351
Jokowi, Ibu Kota Baru (IKN)

Sejumlah proyek akhirnya mendapatkan suntikan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang lebih besar agar tetap berjalan.

Hal ini bertentangan dengan komitmen awal pemerintah yang ingin meminimalkan penggunaan anggaran negara dan meningkatkan peran BUMN dan swasta.

Berikut daftar proyek yang mendapatkan porsi pembiayaan APBN yang lebih besar:

Ibu Kota Baru

Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru naik dari 19 persen menjadi 53,5 persen. Kenaikan tersebut diketahui dari situs resmi IKN, ikn.go.id.

Untuk sisanya, 46,5 persen, akan dipenuhi dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), BUMN dan swasta.

Padahal, sebelum memutuskan pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kebutuhan anggarannya tidak dibebankan pada APBN.

“Saya sampaikan kepada menteri keuangan, bahwa kami berharap tidak membebani APBN,” kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada Mei 2019 lalu.

Meski demikian, penggunaan APBN untuk pembiayaan pemindahan ibu kota ternyata tak terhindari.

Saat awal memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2019 lalu, Jokowi menyebut total kebutuhan dana untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun.

Artinya, pemerintah hanya akan menggelontorkan dana APBN sebesar Rp88 triliun untuk pemindahan ibu kota.

Namun, porsi APBN untuk membiayai proyek ibu kota baru akhirnya membengkak hingga 53,5 persen dari total anggaran.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ketidakkonsistenan pemerintah terhadap penggunaan dana APBN juga terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pada awal perencanaan dan permulaan proyek, Jokowi pernah berjanji proyek tersebut akan dibangun tanpa menggunakan dana APBN.

Janji tersebut diucapkan presiden pada September 2015. Kala itu, pemerintah ingin membangun kereta cepat Jakarta-Bandung melalui kerja sama dengan pihak asing.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN, tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” ungkap Jokowi seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet pada 3 September 2015.

Karena alasan itu lah pemerintah kemudian menerima proposal penawaran pembangunan proyek yang diajukan China karena dinilai memberikan banyak keunggulan.

Namun, setelah itu Jokowi mengubah komitmennya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung ia memberikan izin dana APBN dipakai untuk mendukung pembangunan proyek tersebut.

Kebijakan ini diambil karena pembangunan infrastruktur satu ini terkendala dan biaya proyeknya membengkak.

Estimasinya, kebutuhan dana proyek semula sekitar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) melonjak jadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNN Indonesia

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here