Daftar 7 BUMN yang Terlilit Utang Jumbo di 2021, Ada yang Terancam Bangkrut

720
Komisaris BUMN

Sejumlah BUMN diterpa masalah utang di 2021. Beberapa di antaranya terancam bangkrut. Garuda Indonesia disebut sudah technically bankrupt atau bangkrut secara teknis. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat membeberkan bahwa Krakatau Steel memiliki kemungkinan default atau bangkrut pada Desember 2021.

Berikut kumparan merangkum BUMN yang terlilit utang jumbo pada 2021:

PLN

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 3 Juni 2021 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) memiliki utang mencapai Rp 500 triliun. Utang tersebut berasal dari kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun selama lima tahun untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu Megawatt (MW).

Erick mengaku terus berupaya untuk menyehatkan perusahaan listrik negara tersebut. Upaya yang dilakukannya untuk menyehatkan kondisi keuangan PLN salah satunya dengan menekan 50 persen belanja modal atau capital expenditure (capex).

“PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50 persen,” kata Erick.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PLN untuk melakukan negosiasi ulang terkait utang. PLN juga diminta untuk melakukan negosiasi dengan bunga yang lebih murah.

Upaya lainnya yaitu meminta PLN untuk melakukan negosiasi klausul pembelian listrik take or pay dengan nilai Rp 60 triliun. Dan berdasarkan laporan terakhir, PLN berhasil melakukan negosiasi hingga Rp 25 triliun.

Garuda Indonesia

Total utang PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sudah mencapai USD 9,78 miliar atau setara dengan Rp 138,87 triliun (kurs dolar Rp 14.200). Demikian tertulis dalam materi yang dipaparkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11).

Keadaan itu bahkan membuat Tiko menyebut Garuda Indonesia sudah bangkrut secara teknis.

“Garuda sudah technically bankrupt, sehingga dibutuhkan upaya restrukturisasi masif yang kemudian akan membutuhkan permodalan baru dari pemegang saham atau investor strategis,” kata Tiko dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Selasa, 9 November 2021 lalu.

Tata kelola perseroan yang buruk di masa lalu ditambah dengan merebaknya pandemi, memperparah kondisi Garuda Indonesia. Alhasil, mulai terjadi tunggakan gaji karyawan hingga telat-telat dalam penyelesaian utang ke Himbara.

Untuk menyehatkan keuangannya, Garuda harus melakukan sejumlah langkah, salah satunya pembatalan nilai utang dan tunggakan secara material. Dengan langkah tersebut, total utang Garuda ditargetkan dapat turun dari USD 9,78 miliar menjadi USD 3,69 miliar.

Waskita Karya

Berdasarkan laporan keuangan pada Juni 2021, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) memiliki total utang Rp 89,73 triliun. Sebagian besar berasal dari beban membangun jalan tol. Untuk memperbaiki kinerja keuangan, perseroan menyiapkan delapan strategi, mulai dari jual tol hingga refocusing bisnis.

“Saat ini kondisi Waskita memang mengalami beban berat terkait investasi jalan tol yang bersamaan, sehingga kondisi cash flow Waskita berat karena harus tanggung beban utang yang besar,” tutur Direktur Utama Waskita, Destiawan Soewardjono, dalam Public Expose Waskita yang digelar secara virtual pada 8 Oktober 2021.

Strategi pertama mengurangi beban utang perseroan adalah melakukan divestasi atau jual jalan tol. Kedua, Waskita melakukan program penyelesaian jalan khusus, yakni pada Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang masih dalam proses pencarian partner baru.

Ketiga, program rights issue sebagai bentuk penerimaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021, yang telah cair senilai Rp 7,9 triliun. Keempat, Waskita juga menerima dukungan pemerintah untuk penjaminan obligasi dan modal.

Kelima, Perseroan melaksanakan Master Restructuring Agreement (MRA) yang melibatkan negosiasi bersama 21 bank, dengan nilai restrukturisasi Rp 29,24 triliun. Keenam, Waskita berusaha melakukan restrukturisasi utang anak usahanya. Sedangkan strategi ketujuh, Waskita akan melakukan refocusing lini bisnis. Terakhir, Perseroan berkomitmen memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko supaya kinerja dapat lebih baik, efisien, dan terbuka.

PTPN

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 22 September 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut utang yang membelit PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN secara grup sebesar Rp 43 triliun merupakan korupsi terselubung. Utang tersebut menggunung sejak lama.

PTPN pun sudah mendapatkan perpanjangan untuk melunasi utang-utang tersebut hingga 2028. Sebanyak 18 bank nasional dan asing sudah sepakat restrukturisasi Rp 41 triliun utang PTPN pada April 2021 lalu.

“PTPN punya utang Rp 43 triliun. Ini merupakan penyakit lama dan saya rasa ini korupsi terselubung yang memang harus dibuka dan harus dituntut yang melakukan ini,” kata Erick.

Dia menegaskan, meski PTPN sudah berhasil restrukturisasi, harus ada komitmen untuk membenahi kinerja keuangan perusahaan. Karena itu ada langkah-langkah yang sudah dibuat.

Angkasa Pura I

Kondisi keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I sedang tidak baik-baik saja. Beban berat yang ditanggung AP I disebabkan banyak bandara baru yang sepi penumpang lantaran pandemi COVID-19. Hal itu membuat biaya operasional membengkak tapi tidak diikuti oleh pemasukan yang seimbang.

Utang AP I kepada kreditur dan investor sudah mencapai Rp 28 triliun. Dengan cakupan 15 bandara, tahun ini AP I diprediksi mengalami kerugian Rp 3,24 triliun.

“Memang kami memproyeksikan laba rugi kita di tahun 2021 ini mungkin masih akan minus Rp 3,24 triliun, dengan EBITDA minus Rp 209 miliar, dan arus kas nya juga akan minus Rp 1,1 triliun ya,” kata Direktur Utama AP I Faik Fahmi dalam konferensi pers secara virtual pada 8 Desember 2021.

Diperkirakan utang tersebut berimbas pada perseroan yang masih akan merugi di tahun 2022. “Diproyeksikan tahun depan memang kita dan masih akan rugi sekitar Rp 601 miliar, tapi ini sudah jauh menurun dibanding dengan tahun 2021, dan positifnya adalah EBITDA-nya bisa positif sekitar Rp 1,5 triliun dengan arus kas operasi yang akan sudah positif sekitar Rp 1,15 triliun,” jelasnya.

Perusahaan melakukan sejumlah upaya. Salah satunya melalui restrukturisasi. Ditargetkan total pendapatan bisa meningkat lebih tinggi dari Rp 4,86 triliun. Total beban juga terkelola dengan baik menjadi Rp 5,46 triliun untuk 16 bandara.

Restrukturisasi yang dilakukan meliputi restrukturisasi keuangan, operasional, penjaminan dan fundraising. Kemudian dilakukan transformasi bisnis, dan juga optimalisasi aset.

Krakatau Steel

Saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 2 Desember 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memiliki kemungkinan default bulan ini.

BUMN industri baja tersebut tengah menempuh proses restrukturisasi untuk membenahi posisi utang yang timbul akibat proyek mangkrak. Salah satu proyek tersebut adalah Blast Furnace yang dimulai sejak 2008 tapi tidak berjalan sampai saat ini.

“Ada tiga langkah, dan problemnya langkah ketiga ini macet. Kalau ketiga sudah gagal, kedua gagal, yang pertama gagal, Desember ini bisa default,” ujar Erick.

Manajemen Krakatau Steel mengungkapkan, utang yang jatuh tempo dan sedang diupayakan restrukturisasi itu sebesar USD 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun. Untuk membayarnya, Krakatau Steel akan menjual saham anak usahanya yakni PT Krakatau Steel Infrastruktur (KSI).

Bulog

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan bahwa total utang pokok yang dimiliki Bulog saat ini mencapai Rp 13 triliun. Utang tersebut digunakan untuk belanja penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton.

“Memang utang itu harus segera dibayarkan, kalau tidak pasti Bulog rugi. Utang pokok kita Rp 13 triliun, dari beras CBP yang 1 juta ton itu kan belanjanya dari utang,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Selasa (28/12).

Pria yang akrab disapa Buwas ini menambahkan, semakin utang tak terbayar oleh Bulog ke bank, maka semakin banyak bunga yang ditanggung. Utang dan bunga tersebut makin menggunung karena pemerintah belum membayar utang ke Bulog sebesar Rp 4,5 triliun terkait penyediaan bantuan beras PPKM dan bansos rastra.

Buwas menuturkan, pembayarannya masih terkendala karena ada Peraturan Kementerian Sosial atau Permensos yang harus diubah, walaupun pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah siap membayar.

Dia pun berharap, ke depan mekanisme dan regulasi penyediaan CBP ini bisa diubah. Setelah Bulog menyediakan 1 juta ton CBP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung audit dan memastikan kualitas sudah sesuai dengan Undang-Undang.

Sumber Berita / Artikel Asli : kumparan

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 6 =