Ketua DPR RI Puan Maharani lagi-lagi menjadi perhatian publik.
Masih dengan alasan yang sama, kali ini Puan Maharani kembali menolak interupsi anggota dewan saat Sidang Paripurna DPR pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa, 18 Januari 2022 kemarin.
Sebelum RUU IKN dinyatakan sah sebagai UU, seorang anggota dewan menyampaikan interupsinya. Namun, hal tersebut ditolak Puan Maharani dan langsung melanjutkan ke agenda pengambilan suara untuk mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN.
Sontak, aksi Puan Maharani itu pun menuai beragam kritik. Salah satunya adalah Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring.
Melalui akun Twitter pribadinya, Tifatul Sembiring mempertanyakan sikap Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
“Bu Ketua kan tanya ke floor paripurna DPR, “Jadi apakah RUU IKN ini dapat kita sahkan?”. Lalu ada anggota DPR yg ingin bicara, interupsi. Kok malah langsung diketok? Kan tadi ditanyakeun…,” kata Tifatul Sembiring, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @tifsembiring pada Rabu, 19 Januari 2022.
Pernyataan Tifatul Sembiring itu pun banyak mendapat respons dari netizen di media sosial.
Banyak dari mereka yang mengkritik Puan Maharani karena menolak interupsi anggota dewan. Bahkan ada yang menyebutnya diktator.
“Diktator dan pencitraan dari petugas partai,” ujar akun @sujana_ajang.
“Ternyata kembaran H. Bolot yang beda ayah lain ibu itu ada di DPR-RI,” cuit akun @Nugraha_Nunu21.
“Demokrasi sekadar nama (partai)….,” tutur akun @andikabestari.
“Kaya anak kecil yah kelakuannya,” ucap akun @wardani_84.***
Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat
