BEM UNNES Cap Rezim Jokowi Otoriter, Pajang Foto Kim Jong Un dan Soeharto

310

 Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau BEM UNNES cap rezim Jokowi otoriter hingga pajang Foto Kim Jong Un dan Soeharto. Kim Jong Un ada pemimpin Korea Utara dan Soeharto Presiden Kedua RI rezim orde baru.

Foto-foto itu ditampilkan dalam instagram @bemkmunnes.

Jokowi dijuluki The King of Lip Service seperti julukan yang diberikan BEM UI.

Jokowi mengingkari janji politiknya dan tidak becus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

“Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” pungkas BEM Unnes.

Julukan Jokowi, Maruf Amin dan Puan Maharani dari BEM UNES.
Julukan Jokowi, Maruf Amin dan Puan Maharani dari BEM UNES.

Rezim otoriter,” tulis BEM UNNES.

Sementara dalam poster tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin dijuluki The King of Silent oleh BEM UNNES atau Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Sebab Maruf Amin kebanyakan diam selama jadi wakil presiden.

Tak hanya itu, Ketua DPR yang juga Anak Megawati Soekarnoputri dijuluki The Queen of Ghosting.

“Indonesian Political Troll, dalam rangka kritik terhadap rezim Jokowi yang dinilai tidak cakap dalam bertugas, menciderai hak dan kebebasan sipil, serta terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis,” tulis @bemkmunnes dalam unggahannya, dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).

BEM Unnes menilai kinerja Ma’ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.

Julukan Jokowi, Maruf Amin dan Puan Maharani dari BEM UNES.
Julukan Jokowi, Maruf Amin dan Puan Maharani dari BEM UNES.

“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam,” jelasnya.

“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” sambung BEM Unnes.

Puan Maharani dijuluki The Queen of Ghosting, karena produk legislasi yang dihasilkan DPR saat ini dinilai tidak memihak rakyat

“UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” ungkap BEM Unnes.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here