Masyarakat diharapkan tidak terkecoh dengan ungkapan Presiden Joko Widodo tentang jabatan Jaksa Agung yang tidak akan dipilih dari partai politik (parpol). Sebab sistem politik di Tanah Air tak bisa lepas dari usulan partai politik.
“Ini kan konflik kepentingannya kuat. Artinya dalam sistem politik kekuasaan di kita itu sebenarnya tidak terlepas ‘endorsement’ partai politik juga sebenarnya dalam pengisian orang-orang di kabinet,” ucap Sekjen Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (14/8).
Oleh karenanya, sosok yang bakal ditempatkan sebagai Jaksa Agung diprediksi tak akan jauh-jauh dari lingkaran partai politik, meski secara strukturan sosok tersebut bukan berasal dari kader partai.
“Bisa saja meskipun orang tersebut bukan sebagai kader partai, tapi bisa di-endorse oleh partai,” kata Satyo.
Terlepas dari dinamika yang ada, ia berpandangan hal itu lebih baik dibandingkan dengan perekrutan Jaksa Agung yang notabenenya lembaga penegak hukum justru berasal dari partai politik.
“Instrumen penegakan hukum harus bebas nilai, jangan justru diisi oleh orang partai meski berlatarbelakang Jaksa,” tandasnya. rmol
