Anies Baswedan Usir Penyanyi Lagu Giring, Refly Harun Singgung Kasus Habib Bahar: Tidak Ada yang Mempolisikan

312
Sattire Anies Baswedan

Aksi Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan usir dua orang yang sedang menyanyikan lagu ‘Melepasmu’ yang pernah dinyanyikan Giring Ganesha bersama Nidji viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @Mdy_Asmara1701 pada Selasa, 11 Januari 2022 itu, Anies Baswedan terlihat menghampiri kedua orang yang sedang menyanyikan lagu Giring Ganesha.

“Mas, mas, mas, ini kita mau kerja mas, jangan nyanyi di sini mas ya, berisik ya, mau kerja ya,” kata Anies Baswedan.

Sontak, aksi Anies Baswedan itu pun tuai beragam komentar publik. Salah satunya adalah Pakar hukum tata negara Refly Harun.

Refly Harun menilai, satire terhadap politik merupakan kenikmatan tersendiri dan bisa membuat banyak orang tertawa.

“Politik itu kalau bisa kita satirekan, itu dia menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Kita bisa tertawa dengan satite politik,” kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 14 Januari 2022.

Refly Harun mengatakan, satire terhadap fenomena politik sering kali dibawakan melalui stand up comedy.

Meski begitu, menurut Refly Harun, satire politik bisa membuat orang yang tidak terlalu pandai dalam menangkap hal tersebut marah.

“Kalau orang tidak pandai satire, biasanya ngomongnya direct, langsung,” ujarnya.

Refly pun membandingkan apa yang disampaikan Giring Ganesha kepada Anies Baswedan dengan ucapan Habib Bahar bin Smith kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

“Mana yang lebih jelas-jelas, benar-benar menghina, kemudian berusaha mengucapkan ujaran kebencian? Saya kira apa yang disampaikan Giring itu luar biasa, saya kira,” tuturnya.

“Dan kepada pejabat publik yang dipilih loh, bukan sekadar pejabat publik yang diangkat, tapi dipilih melalui proses pemilihan umum. Tapi tidak ada yang kemudian ingin mempolisikan atau mempermasalahkannya karena dianggap itu bagian dari kritik dan bagian dari demokrasi,” lanjutnya.

Ia memaparkan, demokrasi memang terkesan kasar, tetapi setiap orang memiliki hak untuk mengontrol pejabat publik.

“Tapi kalau saya mengatakan, sudahlah, mau kritik kepada Anies, kepada Jenderal Dudung, kepada Jokowi, ya biarkan saja. Namanya juga kritik, dinamika karena mereka adalah pemangku, pemegang jabatan kritik,” tegasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here