Aliansi BEM SI Ultimatum Jokowi Terkait Nasib Novel Baswedan dkk, Trending Topic hingga Menuai Pro dan Kontra

502
57 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan diberhentikan dengan hormat tanpa pesangon dan uang pensiun, kata anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman, berhak melawan. /Foto: Tangkap layar YouTube.com/Watchdoc Documentary/

 Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat tersebut berisi ultimatum kepada Presiden Jokowi atas polemik pemberhentian 57 pegawai KPK. BEM SI dan GASAK meminta Presiden Jokowi mengubah nasib Novel Baswedan dkk dalam waktu 3×24 jam. Jika tidak digubris, mereka mengancam akan turun ke jalan.

Cuitan warganetpun memenuhi linimasi Twitter hingga BEM SI berjejer di deretan Trending Topic Indonesia dengan lebih dari 5 ribu tweet. Berbagai tanggapan pro dan kontra mengenai ultimatum BEM SI dan GASAK disampaikan sejumlah warganet.

Sejumlah netizen turut mendukung aksi tersebut atas nama perjuangan menuntut keadilan bagi Novel Baswedan dkk. Namun tak sedikit yang menganggap BEM SI ini berlebihan dan mempertanyakan kepentingan apa di balik aksi BEM SI dan GASAK ini.

Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 57 pegawai KPK akan diberhentikan secara resmi pada tanggal 30 September mendatang dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut memancing kritik dari berbagai kalangan, termasuk aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Inonesia (BEM SI) yang melalui akun Instagramnya menyampaikan tuntutan mereka kepada Jokowi untuk mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN.

“Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3×24 jam sejak hari ini, tercatat sejak 23 September 2021,” demikian bunyi kutipan surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagram @bem_si pada Kamis malam.

Dilanjut dengan pernyataan akan dilakukannya aksi turun ke jalan oleh BEM SI dan GASAK jika Presiden Jokowi tetap diam dan tidak menggubris ultimatum tersebut.

Menurut pernyataan yang tertulis dalam surat terbuka tersebut, BEM SI beranggapan banyaknya polemik dan ketidakadilan di tubuh KPK. Mereka juga menyinggung keras komitmen Jokowi soal upaya memperkuat KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi yang tidak ada bukti dan realisasinya.

Surat Ulitimatum Terbuka ini dinilai tepat ditujukan kepada Presiden Jokowi mengingat kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).***

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here