Aksi Digital BEM UNNES: Ma’ruf Amin ‘The King of Silence’ dan Puan Maharani ‘The Queen of Ghosting’

964

Usai viralnya cuitan berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM), kini BEM Universitas Negeri Semarang (UNNES) turut memberikan kritik.

Kritik dari BEM UNNES ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Melalui akun media sosial resminya, BEM UNNES mengumumkan bahwa pihaknya tengah melakukan aksi digital dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani.

 

Dalam aksi digitalnya tersebut, BEM UNNES memberi julukan kepada Wapres Ma’ruf Amin sebagai ‘The King of Silent’. Sementara julukan ‘The Queen of Ghosting’ ditujukan kepada Puan Maharani.

Selain itu, pihak BEM UNNES menganggap Presiden Jokowi tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya. Oleh karena itu, pihak BEM UNNES setuju dengan predikat ‘The King of Lip Service’ yang diberikan BEM UI kepada Presiden Jokowi.

Hal tersebut dapat dilihat dengan tinjauan perbandingan Janji yang diucapkan Jokowi dan Realita yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.

 

“Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” cuit BEM UNNES dikutip Galamedia dari akun twitternya @bemkmunnes.

Kemudian terkait julukan ‘The King of Silence’ pada Wapres Ma’ruf Amin, BEM UNNES menuntut Ma’ruf Amin untuk membantu presiden.

Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden,” tulisnya.

Ma’ruf Amin justru terlihat menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi masalah negara di masa pandemi.

“Secara umum, masyarakat menialai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam,” sambungnya. Lalu pihak BEM UNNES merasa aneh dengan sikap Wapres Ma’ruf Amin ketika memberikan tanggapan di publik.

“Ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam,” cuitnya.

Kemudian, kritik yang diberikan terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI.

Selaku Ketua DPR RI, Puan Maharani memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Puan dinilai tidak berparadigma kerakyatan & tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker), tidak kunjung disahkan RUU PKS yang mendesak & dibutuhkan pengesahannya,” jelas pihak BEM UNNES.***
Attachments area

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 2 = 9