3 Plus Minus IKN Nusantara Menurut Aktivis: Pebisnis Sudah Menguasai Pemerintah, Apa yang Mau Dipisah?

555
Dandhy Laksono (kanan) mengomentari soal diterapkannya PPKM Darurat. /Jurnal Presisi//instagram@dandhylaksono/

Ibu Kota Negara atau IKN telah ditetapkan dalam UU IKN yang disepakati DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022.

Akan tetapi masih banyak tokoh yang mempertanyakan keberhasilan pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Terutama para tokoh peduli lingkungan yang menilai uji kelayakan lingkungan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) belum dipenuhi.

Salah satu aktivis lingkungan Dandhy Laksono mengungkapkan plus minus IKN Nusantara.

Melalui akun twitternya @Dandhy_Laksono menyebut ada tiga plus minus ‘mitos’ proyek IKN.

Plus pertama dikatakannya tak pakai APBN.

“+ Tak pakai APBN;  – 53% pakai APBN,” sinidir Dandhy Laksono di twitternya pada Kamis 20 Januari 2022.

Dandhy juga mengakui adanya IKN sebagai pemerataan pembangunan.

Akan tetapi kekayaan yang selama ini terpusat di Jakarta bukan hanya masalah lokasi, tetapi sistem NKRI yang sentralistik.

“+ Pemerataan pembangunan;  – Kekayaan terpusat di Jakarta bukan karena lokasinya, tapi sistem NKRI yang sentralistis,” sebut Dandhy.

Dandhy juga menilai pemisahan pusat pemerintahan dengan bisnis sebagai nilai plus, akan tetapi ia juga menilai bahwa selama ini pebisnis sudah menguasai pemerintahan.

“Pebisnis sudah menguasai pemerintahan. Apa yang mau dipisah?” sinis Dandhy Laksono.

Pemerintah Jokowi memastikan dengan adanya payung hukum IKN yang ditetapkan DPR RI melalui UU IKN, targetnya mulai 2023 IKN yang disebut Nusantara siap digunakan. ***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here