Prof Henri Subiakto Kritik Keras: Prabowo Diminta Jelaskan Kedekatan dengan Trump dan Arah Kebijakan Pro-AS, dan Mundur dari Board of Peace

 

Repelita Jakarta - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Prof Henri Subiakto menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin condong ke kepentingan Amerika Serikat beserta sekutunya.

Ia mendesak kepala negara untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai posisi Indonesia di panggung global saat ini.

Prof Henri menyoroti kedekatan pribadi Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menurutnya bertentangan dengan citra pembawa perdamaian.

Presiden harus menjelaskan kepada rakyat mengapa sosok yang dianggap sebagai sahabat dan panutan justru terlibat dalam kebijakan luar negeri yang memicu ketidakstabilan serta merongrong kedaulatan negara lain ujar Prof Henri pada Senin 2 Maret 2026.

Menurutnya sikap historis mayoritas rakyat Indonesia selalu menolak perang serta segala bentuk agresi terhadap kedaulatan negara lain sehingga kebijakan yang berpihak pada poros agresif perlu dipertanyakan.

Ia mempertanyakan apakah Indonesia akan terus didorong mendukung kekuatan global yang dianggap memprovokasi konflik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Prof Henri juga mengkritik peran Indonesia dalam forum yang disebut Board of Peace dengan mempertanyakan apakah wadah tersebut sungguh-sungguh mempromosikan perdamaian atau malah menjadi legitimasi bagi kepentingan geopolitik negara besar.

Apakah Board of Peace benar-benar menjadi instrumen perdamaian atau justru alat legitimasi kepentingan geopolitik negara-negara besar katanya.

Selain itu ia menyoroti komitmen Indonesia terhadap Agreement on Reciprocal Trade ART yang berpotensi menempatkan posisi negara dalam kerentanan jika tidak didukung perhitungan strategis matang serta perlindungan kepentingan nasional yang kuat.

Dalam pandangannya Presiden Prabowo membawa tanggung jawab besar atas 285 juta penduduk Indonesia sehingga kebijakan luar negeri wajib berpijak pada prinsip bebas aktif yang telah menjadi landasan diplomasi sejak masa kemerdekaan.

Presiden Indonesia tidak boleh tampak inferior atau berada di bawah tekanan kepentingan asing Indonesia adalah bangsa besar dan harus berdiri sejajar dengan bangsa mana pun tegasnya.

Prof Henri mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keikutsertaan dalam Board of Peace serta mengevaluasi kembali komitmen terhadap ART apabila terdapat risiko merugikan ekonomi dan kedaulatan bangsa di masa mendatang.

Hingga saat ini belum ada respons resmi dari pihak Istana terkait kritik yang dilontarkan oleh akademisi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga