Indonesia Diminta Mengecam, Di Mana Inisiatifnya?

Penulis: Rina Syafri

Indonesia kembali dihadapkan pada situasi pelik di panggung internasional. Iran, melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta, mendesak keras agar pemerintah Indonesia mengutuk agresi militer Amerika Serikat dan Israel yang terjadi pada 28 Februari 2026.

Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta keluarganya, serta ratusan korban sipil—termasuk puluhan hingga lebih dari 100 anak sekolah perempuan di Sekolah Dasar Shajarah Tayyebeh, Minab, Provinsi Hormozgan.

Tindakan sewenang-wenang ini terjadi di tengah bulan suci Ramadan. Ini menambah dimensi kemanusiaan yang mendalam.

Pertanyaan mendasar muncul: mengapa Indonesia harus menunggu desakan Iran untuk bersuara lantang atas pelanggaran kemanusiaan semacam ini? Bukankah klaim sebagai juru damai seharusnya mendorong inisiatif proaktif?

Fakta bahwa desakan datang dari Kedutaan Iran menunjukkan adanya celah dalam sikap Indonesia. Jika politik luar negeri bebas aktif benar-benar dipegang teguh, respons terhadap serangan militer yang menyasar anak-anak dan pejabat tinggi seharusnya muncul secara spontan sebagai kewajiban moral, bukan pilihan politik.

Mengutuk serangan terhadap sipil—apalagi anak sekolah—bukan sekadar dukungan terhadap satu pihak. Melainkan pembelaan terhadap nilai kemanusiaan universal.

Diam atau hanya menyatakan penyesalan atas “gagalnya perundingan” tanpa kutukan tegas terhadap agresi justru berisiko melemahkan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan.

Politik bebas aktif yang menjadi ciri khas Indonesia sejak era Soekarno seharusnya berarti tidak berpihak pada blok mana pun. Indonesia semestinya tetap aktif menyuarakan perdamaian dan menolak agresi.

Namun, respons pemerintah saat ini—menyesalkan eskalasi, meminta semua pihak menahan diri, dan menawarkan mediasi—terlihat lebih pasif dan hati-hati.

Tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk memfasilitasi dialog dan bahkan bertolak ke Teheran jika disetujui kedua belah pihak memang mencerminkan semangat mediator. Tetapi, tanpa pernyataan kutukan eksplisit terhadap penargetan sipil dan anak-anak, sikap ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya menjaga hubungan ekonomi dan strategis bersama AS serta sekutunya.

Hal ini membuat roh bebas aktif terkikis. Seolah Indonesia lebih condong menghindari konfrontasi dengan kekuatan Barat daripada menegakkan prinsip moral secara tegas.

Tragedi kemanusiaan di Minab dan Teheran tak bisa ditawar. Serangan yang menewaskan ratusan korban sipil, termasuk anak-anak berusia 7-12 tahun di sekolah merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan Piagam PBB.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral lebih besar untuk bersuara atas tindakan arogan yang dilakukan oleh AS dan Israel itu.

Diam atau respons netral bisa dianggap sebagai pengabaian nilai kemanusiaan yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia, terutama dalam isu Palestin. Ke depan, Indonesia perlu berani mengambil inisiatif moral tanpa menunggu tekanan eksternal.

Tawaran mediasi Prabowo bisa menjadi langkah kuat jika disertai pernyataan tegas mengutuk korban sipil dan pelanggaran kedaulatan. Ini bukan berarti berpihak pada Iran, melainkan menegakkan prinsip universal yaitu melindungi anak-anak dan sipil dari agresi.

Dengan demikian, Indonesia tetap dihormati sebagai aktor independen yang konsisten memperjuangkan perdamaian, bukan sekadar penonton yang reaktif. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pihak yang diminta bersuara.

Jika benar-benar ingin menjadi juru damai sejati, kecaman terhadap tragedi kemanusiaan harus lahir dari inisiatif sendiri, bukan desakan luar.

Politik bebas aktif hanya akan bermakna jika dijalankan dengan keberanian moral tanpa kompromi—menolak agresi, melindungi yang lemah, dan mendorong dialog tanpa mengorbankan prinsip.

Indonesia masih sangat bisa kembali ke jalur bebas aktif yang murni dan kuat. Tawaran mediasi Prabowo menunjukkan potensi itu, dan tekanan internal dari MUI serta partai seperti PKB yang sudah mengutuk agresi bisa menjadi dorongan positif.

Namun, jika ikatan geopolitik—seperti keterlibatan dalam inisiatif perdamaian Barat atau ketergantungan ekonomi—terus mendominasi dan membuat Jakarta ragu mengeluarkan kutukan tegas, maka roh bebas aktif berisiko semakin pudar.

Kuncinya adalah keseimbangan: tetap netral tapi vokal terhadap ketidakadilan, sehingga Indonesia tak hanya dihormati sebagai mediator, tapi juga sebagai pembela kemanusiaan yang konsisten.(*)

Baca Juga