Eskalasi Iran-Israel dan Pergeseran Poros: Palestina Semakin Jauh dari Keadilan?

 

Repelita Jakarta - Timur Tengah sedang menghadapi titik balik sejarah yang signifikan akibat serangkaian perubahan besar dalam peta kekuatan kawasan.

Eskalasi langsung antara Israel dan Iran mencapai puncaknya pada 28 Februari 2026 ketika serangan presisi berhasil menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta sejumlah pejabat tinggi militer dan pertahanan lainnya.

Pergeseran rezim di Suriah yang terjadi pada 8 Desember 2024 telah menghilangkan peran sentral Damaskus sebagai simpul utama jaringan pengaruh Iran di kawasan Levant.

Penguatan posisi Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan menambah lapisan baru dalam dinamika regional dengan pendekatan yang lebih vokal dalam mendukung Palestina.

Pertanyaan krusial muncul apakah seluruh perkembangan ini justru mendekatkan atau malah menjauhkan perjuangan rakyat Palestina menuju keadilan yang hakiki.

Bagi sebagian pihak pelemahan Iran dipandang sebagai pukulan telak terhadap poros perlawanan yang selama ini menjadi penopang isu Palestina secara politik dan militer.

Sementara itu Israel melihat pengurangan kekuatan Iran sebagai langkah penting demi menjamin keamanan eksistensial negara itu dari berbagai ancaman strategis.

Di tengah narasi saling bertentangan tersebut nasib rakyat Palestina sering kali menjadi korban dari perhitungan kepentingan kekuatan besar.

Ketika konflik Iran-Israel memanas perhatian internasional cenderung beralih dari penderitaan warga sipil di Gaza menuju isu stabilitas kawasan dan fluktuasi harga energi global.

Akibatnya isu kemanusiaan Palestina kerap terpinggirkan dan berubah menjadi elemen sekunder dalam persaingan geopolitik antarnegara.

Legitimasi perjuangan Palestina seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip universal seperti hak atas tanah kemerdekaan dan martabat manusia bukan semata-mata dukungan dari blok tertentu.

Perubahan di Suriah membuka kemungkinan konfigurasi baru di utara yang lebih terbuka terhadap diplomasi regional meski tidak serta merta mengubah sikap terhadap isu Palestina.

Pemerintahan baru di Damaskus di bawah Presiden Ahmed al-Syara lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi sosial dan politik internal ketimbang terlibat dalam provokasi perbatasan.

Turki yang disebut beberapa pihak sebagai Iran baru sebenarnya memiliki karakter berbeda karena statusnya sebagai anggota NATO serta hubungan ekonomi yang masih terjaga dengan Israel.

Peran Ankara lebih menonjol dalam ranah diplomasi simbolik dan pengaruh di kalangan negara-negara Sunni tanpa mengandalkan jaringan milisi proksi seperti model Iran.

Jika Turki mampu membangun aliansi strategis dengan negara-negara seperti Arab Saudi Mesir dan Pakistan maka kawasan berpotensi membentuk keseimbangan multipolar yang lebih stabil.

Namun konfigurasi tersebut belum tentu menghasilkan konfrontasi langsung melainkan lebih kepada penyeimbang dominasi tunggal di kawasan.

Masalah utama terletak pada kecenderungan menjadikan isu Palestina sebagai instrumen tawar-menawar geopolitik yang pada akhirnya mereduksi independensi moral perjuangan tersebut.

Secara etis perjuangan Palestina harus berdiri sendiri di atas fondasi keadilan universal bukan bergantung pada kepentingan politik Iran Turki atau negara Arab lainnya.

Pelemahan Iran secara militer berpotensi mengurangi dukungan bagi kelompok perlawanan sementara secara politik dapat menurunkan tingkat polarisasi di kawasan.

Meski demikian tidak ada kepastian bahwa tekanan terhadap Iran akan mendorong Israel memberikan konsesi substantif bagi Palestina.

Sejarah menunjukkan perubahan keseimbangan kekuatan sering kali menguntungkan pihak yang memiliki dukungan internasional lebih kuat dan stabilitas lebih tinggi.

Tanpa tekanan global yang berbasis hukum internasional perubahan geopolitik justru berisiko memperkuat status quo pendudukan.

Terdapat tiga skenario utama yang mungkin terjadi ke depan yaitu peningkatan polarisasi konflik melebar dan isu Palestina semakin terjebak dalam blok-blok geopolitik.

Skenario kedua adalah terbentuknya multipolaritas yang lebih pragmatis sehingga membuka peluang diplomasi yang lebih luas bagi Palestina.

Skenario ketiga adalah normalisasi luas di kawasan dengan mengutamakan stabilitas ekonomi dan keamanan sementara isu Palestina semakin terpinggirkan.

Eskalasi militer serta pergeseran poros kekuatan tidak secara otomatis menghadirkan keadilan bagi Palestina.

Perjuangan Palestina memerlukan legitimasi moral yang kuat di tingkat global bukan hanya dukungan dari aliansi politik tertentu.

Jika negara-negara Muslim dari berbagai penjuru mampu memisahkan solidaritas kemanusiaan dari kepentingan sempit maka ruang bagi diplomasi bermartabat akan semakin terbuka.

Sebaliknya jika Palestina terus dijadikan pion dalam persaingan hegemoni maka setiap perubahan peta kekuatan hanya akan menggeser lokasi konflik tanpa menyelesaikan akar masalahnya.

Di tengah dinamika geopolitik yang terus bergemuruh pilihan mendasar tetap sama yaitu antara mengejar keseimbangan berbasis kekuatan atau berani menegakkan keadilan sejati.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga