Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Kritik MBG: Belum Berdayakan UMKM, Dikuasai Elite Bermodal Besar

 

Repelita Makassar - Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Muh Zulhamdi Suhafid menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis belum mencapai sasaran utama yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di tingkat lokal.

Menurutnya program yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan ini justru menunjukkan dominasi oleh segelintir pejabat dan pelaku usaha bermodal besar sehingga pelaku UMKM setempat belum merasakan manfaat yang berarti.

Zulhamdi menjelaskan bahwa konsep awal MBG seharusnya mendorong keterlibatan usaha mikro kecil menengah di sekitar dapur penyedia layanan agar menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi pedagang kecil petani nelayan serta pelaku usaha rumahan.

Realitas di lapangan menurut pengamatannya menunjukkan keterlibatan UMKM lokal masih sangat terbatas dan terkesan dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki akses kekuasaan serta modal kuat.

Ia menekankan bahwa kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam penyaluran manfaat program negara yang seharusnya merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Zulhamdi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh mekanisme pengelolaan program mulai dari proses pengadaan distribusi proyek hingga pola kemitraan dengan pelaku usaha lokal.

Ia berharap dapur-dapur MBG dapat benar-benar menjadi stimulus ekonomi akar rumput dengan melibatkan UMKM secara nyata sehingga dampaknya lebih luas berkelanjutan dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.

Menurut Zulhamdi target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen akan sulit tercapai tanpa dukungan kuat terhadap sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan program nasional tidak dikuasai segelintir pihak dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi akuntabilitas serta keberpihakan pada ekonomi rakyat.

Zulhamdi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dorongan evaluasi ini bukan penolakan terhadap program melainkan upaya agar kebijakan publik benar-benar selaras dengan tujuan awal memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas keadilan pembangunan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga