Repelita Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengemukakan wacana penghentian ekspansi ritel modern di wilayah perdesaan.
Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah forum di Kompleks Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.
Ia menegaskan bahwa jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah beroperasi secara optimal, maka kehadiran minimarket seperti Alfamart dan Indomaret semestinya dihentikan.
Langkah pembatasan ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk melindungi ekonomi lokal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik masyarakat desa.
Pemerintah berambisi memastikan agar perputaran uang tetap berada di dalam lingkungan desa melalui koperasi atau warung milik warga.
Hal itu dinilai lebih baik dibandingkan mengalirkan pendapatan ke korporasi besar yang pusatnya berada di kota-kota besar.
"Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujar Yandri.
Wacana yang dilontarkan oleh menteri tersebut langsung menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu kritik keras datang dari politikus Andi Sinulingga melalui akun media sosial X miliknya.
Dalam unggahan pada 21 Februari 2026 itu, ia menyebut pernyataan menteri berpotensi memecah belah masyarakat.
"Menteri model begini sebaiknya dicopot saja, menteri kok memecah belah sesama anak bangsa, nuansa bicaranya tampak penuh kebencian," katanya.
Andi Sinulingga juga menyoroti status legal usaha ritel modern yang telah beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberadaan minimarket telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Mini market itu dagang, menghasilkan ratusan pekerja, anda sebagai pejabat itu harusnya beri apresiasi, toh mereka itu legal berbisnis selama ini," ujarnya.
Menurutnya, para pejabat negara seharusnya memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang sudah menciptakan lapangan pekerjaan.
Ia menilai bahwa bisnis yang berjalan legal seharusnya difasilitasi, bukan justru dihambat dengan wacana kontroversial semacam ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
