Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif dari sebuah organisasi masyarakat menyampaikan pandangannya yang cukup kuat terkait dengan kasus hukum yang tengah menjadi sorotan.
Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia meyakini bahwa nama Presiden ketujuh Republik Indonesia akan turut disebut dalam proses pengusutan kasus dugaan penyimpangan.
Kasus yang dimaksud adalah terkait dengan pengelolaan kuota haji pada tahun 2024 yang saat ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Meskipun demikian, ia menyatakan keraguan yang mendalam mengenai keberanian lembaga antirasuah tersebut untuk memanggil Joko Widodo dalam perkara tersebut.
“Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” ujar Islah.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X miliknya dan dikutip pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026.
Islah Bahrawi mengungkapkan bahwa dirinya berencana akan membeberkan berbagai temuan serta analisis terkait kasus kuota haji dalam sebuah podcast.
Rencana penyampaian materi tersebut akan dilakukan pada pekan depan berdasarkan dokumen yang disebut sebagai Buku Putih Kuota Haji 2024.
“Saya akan bercerita tentang isi ‘Buku Putih Kuota Haji 2024’ ini dalam suatu podcast minggu depan,” kata Islah.
Ia menegaskan bahwa terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijawab secara terbuka kepada publik terkait kasus ini.
Pertanyaan tersebut mencakup dugaan keterkaitan antara Presiden Joko Widodo dengan sebuah pihak swasta bernama Maktour dalam pengelolaan kuota haji.
“Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa?” ujarnya mempertanyakan.
Islah Bahrawi juga menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara kasus kuota haji dengan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Dinamika internal organisasi keagamaan tersebut sempat mencuat ke permukaan beberapa waktu yang lalu dan menjadi perbincangan publik.
“Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?” imbuhnya.
Lebih lanjut, Islah menyoroti dakwaan yang ditujukan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut.
Mantan menteri tersebut didakwa membuat suatu kebijakan yang dapat menguntungkan pihak lain dalam kasus pengelolaan kuota haji.
Namun menurut pengamatannya, sosok yang diuntungkan dari kebijakan tersebut belum pernah diungkap secara jelas kepada publik.
“Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus kuota haji? Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?” tegasnya.
Islah Bahrawi memastikan bahwa dirinya akan membuka seluruh analisis dan temuannya tersebut secara terbuka kepada masyarakat luas.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak merasa takut dalam menyuarakan kebenaran meskipun berhadapan dengan kekuasaan yang besar.
“Tunggu minggu depan, saya akan bicara. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” pungkas Islah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
