Repelita Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Dewan Energi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataannya mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi.
Dalam konsolidasi nasional KSPI dan Partai Buruh yang digelar di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025, Said Iqbal menyampaikan bahwa pejabat negara seharusnya fokus pada persoalan strategis, bukan mencampuri perjuangan buruh dalam menuntut upah yang layak.
Ia menyindir Luhut dengan menyebut, “Urus saja kereta cepat Whoosh itu, siapa yang bikin utang besar? Jangan malah urus buruh yang hanya menuntut upah layak,” yang disampaikan pada Sabtu, 1 November 2025.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari ribuan peserta yang hadir dalam konsolidasi tersebut. Said menilai bahwa pandangan seperti itu tidak berpihak kepada rakyat kecil dan justru menambah tekanan bagi para pekerja.
Ia menyebut bahwa komentar pejabat yang meremehkan perjuangan buruh sangat tidak berdasar. Menurutnya, para buruh telah berjuang keras di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Said menegaskan bahwa tuntutan buruh adalah soal keadilan dan penyesuaian upah dengan pertumbuhan ekonomi serta inflasi nasional. Ia menyatakan bahwa buruh bukan beban negara, melainkan penggerak utama roda ekonomi.
Ia menambahkan bahwa jika ingin membahas soal utang, maka yang perlu diperhatikan adalah proyek-proyek besar negara yang menelan anggaran triliunan rupiah, bukan gaji buruh yang hanya mencukupi kebutuhan dasar.
Said menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan komitmen untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu tunduk terhadap tekanan organisasi buruh dalam penetapan UMP. Ia mengaku telah menyampaikan pandangan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Luhut menyebut bahwa penetapan upah minimum harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan hidup layak. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diatur oleh tekanan eksternal, termasuk dari organisasi buruh.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan investor dalam menetapkan kebijakan upah. Menurutnya, jika hanya memikirkan tuntutan buruh, maka akan sulit menjaga keseimbangan ekonomi.
Luhut menekankan pentingnya keseimbangan dalam penentuan kebijakan upah. Ia menyebut bahwa ketegasan dan perhitungan berbasis data adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
