Menurut Rizal, capaian pemerintahan saat ini masih jauh dari ekspektasi publik dan belum mampu melepaskan diri dari bayang-bayang rezim sebelumnya di era kepemimpinan Joko Widodo.
Ia menyebut bahwa sejumlah lembaga telah melakukan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo, termasuk Forum Tanah Air (FTA), organisasi diaspora Indonesia yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Rizal menjelaskan bahwa kepedulian para diaspora terhadap kondisi tanah air mendorong mereka untuk turut mengevaluasi jalannya pemerintahan Prabowo secara objektif.
Dari hasil evaluasi tersebut, ia menyampaikan bahwa banyak catatan kritis muncul terutama di sektor politik dan hukum, yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Rizal menegaskan bahwa terdapat lima agenda prioritas yang harus segera dijalankan oleh Prabowo untuk memperbaiki rapor merah yang melekat pada pemerintahannya.
Ia menyebut bahwa kelima agenda tersebut mendapat dukungan kuat dari mayoritas responden survei FTA yang menilai perlunya langkah konkret dan berani dari Presiden.
Agenda pertama adalah reformasi institusi Kepolisian, termasuk wacana penempatan Polri di bawah kementerian agar tidak langsung berada di bawah Presiden. Sebanyak 86,7 persen responden mendukung langkah ini.
Agenda kedua adalah pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya secara optimal. Kasus tewasnya 10 orang dalam kerusuhan akhir Agustus menjadi pemicu desakan tersebut. Dukungan untuk pencopotan mencapai 95,8 persen.
Agenda ketiga adalah penuntasan skandal ijazah palsu Jokowi yang disebut sebagai utang politik Prabowo kepada publik. Sebanyak 92,9 persen responden mendesak agar bukti ijazah diuji secara forensik oleh lembaga independen.
Agenda keempat menyangkut posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang dinilai tidak layak karena proses pencalonannya dinilai cacat secara konstitusi, administrasi, moral, hak asasi, dan akademik. Sebanyak 91,2 persen responden meminta Prabowo mendesak pemakzulan Gibran.
Agenda kelima adalah perombakan total terhadap pimpinan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Sebanyak 96,5 persen responden menilai pergantian pimpinan akan membawa perbaikan nyata dalam penegakan hukum.
Rizal menekankan bahwa kelima agenda tersebut merupakan tuntutan publik yang paling mendesak dan harus segera diwujudkan oleh Prabowo jika ingin mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.
Ia menyatakan bahwa agenda politik dan hukum tersebut harus berjalan paralel dengan pemenuhan kebutuhan di bidang lain seperti kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, lima agenda prioritas tersebut mudah direalisasikan jika ada kemauan dan keberanian politik dari Presiden Prabowo.
Rizal menilai bahwa pemerintahan saat ini masih belum mampu keluar dari pengaruh rezim sebelumnya dan masih berada dalam kendali Jokowi.
Ia menyebut bahwa sejumlah nama di kabinet seperti Bahlil, Luhut, Tito, Pratikno, Airlangga, dan Zulhas merupakan warisan Jokowi yang harus segera diganti agar tidak menjadi parasit dalam pemerintahan Prabowo.
Rizal memberikan tenggat waktu enam bulan kepada Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya dalam menjalankan lima agenda prioritas tersebut.
Ia menegaskan bahwa jika tidak ada satu pun agenda yang mampu direalisasikan, maka Prabowo dinilai tidak layak memimpin negara dan harus dievaluasi kembali oleh rakyat.
Rizal menyatakan bahwa solusi konstitusional harus dipertimbangkan untuk mengganti kepemimpinan sebelum kondisi negara semakin memburuk seperti yang terjadi pada rezim sebelumnya.
Ia menutup dengan pernyataan bahwa jalan menuju dukungan rakyat semesta adalah dengan melaksanakan lima agenda politik prioritas tersebut secara nyata dan berani. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
