Repelita Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM Soeharto, yang dinilai sebagai langkah berani dan tepat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara PSI, Bestari, yang menilai bahwa Soeharto merupakan bagian dari sejarah bangsa yang tidak dapat dihapus begitu saja.
Ia menyebut bahwa Soeharto memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional, termasuk stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur secara masif.
Menurut Bestari, penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilakukan secara utuh, tidak hanya dari sisi kontroversial, tetapi juga dari dampak positif yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia.
Ia juga mengkritik sikap sebagian politisi dari PDIP yang menolak usulan tersebut, dan menyatakan bahwa penilaian subjektif tidak seharusnya mempengaruhi keputusan pemerintah.
Bestari menegaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme dan proses pendalaman yang komprehensif dalam menetapkan gelar Pahlawan Nasional.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa tim penilai telah melakukan kajian secara matang dan siap menetapkan tokoh yang memenuhi kriteria secara objektif.
Namun, dukungan PSI terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional dinilai kontras dengan sikap partai tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada 15 Mei 2018, akun resmi PSI di platform X mengunggah video yang membandingkan keluarga Presiden Joko Widodo dengan keluarga Cendana, yang merupakan keluarga Soeharto.
Dalam video tersebut, PSI menyebut bahwa anak-anak Jokowi tidak memanfaatkan jabatan ayahnya, berbeda dengan anak-anak penguasa rezim Orde Baru.
Video itu juga memaparkan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh anak-anak Soeharto, seperti Tutut, Bambang, dan Tommy.
Tutut disebut memiliki ribuan hektare lahan sawit, stasiun televisi, dan jalan tol, sementara Bambang disebut membangun Bimantara dan memanfaatkan Bulog untuk impor pangan.
Tommy disebut memonopoli impor barang mewah dan tata niaga cengkeh, serta disebutkan bahwa banyak yayasan didirikan untuk mengeruk keuntungan.
PSI juga menyebut bahwa kroni Soeharto dipermudah dalam membangun kerajaan bisnis dan menguasai lahan secara luas.
Dalam video tersebut, PSI menyatakan bahwa pada tahun 1998, keluarga Cendana mengantongi kekayaan sebesar Rp200 triliun dan menyerukan dukungan terhadap presiden yang jujur sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim KKN.
Kontras antara sikap PSI pada tahun 2018 dan dukungan mereka di tahun 2025 terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap politik partai tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
