Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan dan akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.
Ia menyebut telah mempelajari secara mendalam polemik seputar proyek Whoosh dan tidak menemukan adanya masalah yang signifikan.
“Gak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari, masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo di hadapan masyarakat yang hadir.
Prabowo meminta masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tidak cemas terhadap pembiayaan proyek tersebut.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki kapasitas dan kekuatan ekonomi untuk menanggung proyek strategis seperti Whoosh.
“Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang ga tau dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Jadi tenang-tenang aja, bangsa kita kuat, kaya,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk mengumpulkan kembali kekayaan negara yang selama ini dicuri dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam pembiayaan proyek Whoosh.
“Saya tidak akan ragu bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat,” kata Prabowo.
Proyek Kereta Cepat Whoosh memiliki nilai utang sekitar Rp116 triliun, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Jumlah tersebut membengkak dari perkiraan awal akibat pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai sekitar Rp19,8 triliun.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya mengingatkan pemerintah mengenai risiko besar yang dapat timbul dari proyek tersebut.
Ia menyoroti potensi ancaman terhadap kedaulatan negara apabila Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak asing.
Selain membebani keuangan negara, keterlibatan Tiongkok dalam proyek ini juga disebut-sebut dapat menimbulkan dampak strategis yang perlu diwaspadai. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
