Repelita Makassar – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, disebut bisa bernafas lega setelah Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada Selasa, 4 November 2025.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung kewajiban tersebut dan meminta agar persoalan utang kereta cepat tidak dipolitisasi.
Jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya, Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu.
Jangan dipolitisasi, jangan kita menari digendangnya orang lain.
Menurut Prabowo, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan isu utang kereta cepat untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
Mungkin ada pihak-pihak entah dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan kaya sumber daya, sehingga tidak perlu khawatir dengan isu tersebut.
Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus berhemat dan mencari sumber-sumber kekayaan baru yang dapat dikelola demi kesejahteraan rakyat.
Sikap Prabowo ini menuai beragam tanggapan, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
JK memberikan apresiasi atas langkah Prabowo yang dinilainya sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya meredam kegaduhan publik.
Hal itu disampaikan JK usai mengunjungi lahannya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Rabu, 5 November 2025.
Itu kita hargai.
Beliau (Prabowo) bertanggung jawab. Cuma harus dihitung benar gak biayanya sebesar itu.
JK menilai bahwa Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengambil alih tanggung jawab atas proyek yang sebelumnya menjadi beban pemerintahan Jokowi.
Namun, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyayangkan langkah Prabowo tersebut.
Mereka menduga bahwa sikap tersebut bisa berdampak pada penghentian pengusutan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat.
Meski demikian, Prabowo tetap menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekayaan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
