PPPK Serukan Alih Status Jadi PNS, 15 Forum Siap Padati Istora Desember Ini

 Repelita Jakarta – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus menyuarakan tuntutan pengalihan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan kesenjangan struktural dan ketidaksetaraan implementatif di tubuh birokrasi negara.

Sebanyak 15 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih menyatakan komitmen kuat untuk memperjuangkan alih status tersebut melalui konsolidasi nasional yang akan digelar dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Indonesia 2025.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menyampaikan bahwa seluruh forum sepakat bahwa pengalihan status PPPK ke PNS merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar.

Ia menegaskan bahwa dualisme status ASN antara PPPK dan PNS telah menimbulkan kesenjangan dan keterbelahan dalam birokrasi publik Indonesia, meskipun secara normatif hak keduanya dinyatakan setara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Namun, menurut Fadlun, kesetaraan tersebut masih bersifat legal-formal dan belum menyentuh aspek substansial serta implementatif di lapangan, sehingga perlu ada langkah konkret untuk menyatukan status ASN.

Silatnas PPPK Indonesia 2025 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 13 Desember 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diharapkan menjadi momentum kebangkitan PPPK menuju satu ASN tanpa sekat.

Fadlun menyebut bahwa jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan penundaan jadwal pelaksanaan Silatnas, yang memberikan waktu lebih luas untuk konsolidasi dan mobilisasi dukungan.

Acara tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, DPD RI, Kementerian PAN-RB, BKN, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya yang memiliki peran strategis dalam kebijakan ASN.

Aliansi Merah Putih menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal penguatan layanan publik, efisiensi birokrasi, peningkatan kesejahteraan aparatur negara, dan peran strategis ASN PPPK dalam pembangunan nasional.

Fadlun menegaskan bahwa ASN PPPK siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat, efektif, dan melayani rakyat secara adil serta merata.

Ia mengajak seluruh ASN PPPK di Indonesia untuk bersatu, berpartisipasi aktif, dan hadir dalam Gebyar/Silatnas PPPK Nasional 2025 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan menuju kesetaraan ASN dan pengalihan status PPPK menjadi PNS.

Aliansi Merah Putih terdiri dari 15 organisasi nasional PPPK lintas instansi dan profesi, yaitu:

1. DPP ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)  

2. DPP FKBPPPN (Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara)  

3. FORKOMNAS LIPKES (Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan)  

4. P-PPPK RI (Persatuan PPPK RI)  

5. FOPDITI (Forum PPPK Dosen dan Tendik Indonesia)  

6. Ikatan ASN-PPPK Penyuluh Pertanian Indonesia  

7. AP3KI (Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia)  

8. Forum Sahabat Nusantara Kemenag RI (Guru, Tendik, Penyuluh, Penghulu)  

9. Pengurus Besar GLPG PPPK (Guru Lulus Passing Grade PPPK)  

10. FJDPI (Forum Komunikasi Dosen PPPK Indonesia)  

11. P-PPPK MA RI (Persatuan PPPK Mahkamah Agung RI)  

12. Asosiasi PPPK Penyuluh Perikanan  

13. FPPASN PPPK (Forum Pegawai Pemerintah ASN PPPK)  

14. Forum Penyuluh KB Indonesia  

15. Asosiasi PPPK Penyuluh Perikanan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga