Repelita Jakarta - Ekonom Dipo Satria Ramli memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pernyataan tersebut disampaikan Dipo melalui akun X @DipoSatriaR pada Sabtu, 1 November 2025.
Dipo menilai bahwa klaim Luhut mengenai keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis terkesan berlebihan. Ia menyatakan bahwa keberanian dalam pengambilan keputusan harus disertai dengan tanggung jawab dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Ia mempertanyakan apakah keberanian yang dimaksud justru menjadi pembenaran atas pembengkakan biaya proyek. Dalam unggahannya, Dipo menulis, “Bukti berani ambil keputusan? Berani bikin proyek bengkak?”
Dipo menegaskan bahwa keberanian tidak boleh dimaknai sebagai toleransi terhadap pemborosan atau penyimpangan anggaran. Ia menambahkan, “Yang penting jangan ada yang berani mark-up, Pak.”
Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan contoh nyata dari keberanian pemerintah dalam membangun infrastruktur strategis. Ia menyatakan bahwa proyek tersebut akan membawa dampak besar terhadap kemajuan ekonomi nasional dan menunjukkan kemampuan bangsa untuk mandiri.
Luhut juga menyampaikan bahwa proyek ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengambil keputusan besar tanpa terlalu bergantung pada pihak asing. Ia menilai bahwa keberhasilan Whoosh mencerminkan arah pembangunan yang berpihak pada kemandirian nasional.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyoroti keuntungan sosial dari proyek Whoosh. Ia menyebut bahwa manfaat utama dari proyek ini bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas masyarakat dan pengurangan dampak lingkungan.
Dalam unggahan Threads pada Selasa, 28 Oktober 2025, Jokowi menjelaskan bahwa keberadaan Whoosh membantu masyarakat menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan bentuk social return on investment.
Jokowi menambahkan bahwa proyek ini juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan polusi udara akibat kendaraan pribadi. Ia menyatakan, “Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang.”
Ia menegaskan bahwa subsidi yang diberikan untuk proyek transportasi massal seperti Whoosh bukanlah bentuk kerugian, melainkan investasi jangka panjang. Jokowi menolak anggapan bahwa subsidi identik dengan kerugian.
Ia mencontohkan proyek MRT di Jakarta yang disubsidi oleh pemerintah daerah sebesar Rp800 miliar per tahun. Menurutnya, jika seluruh rute MRT selesai, subsidi diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun berdasarkan perhitungan yang dilakukan 12 tahun lalu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Repelita Jakarta - Ekonom Dipo Satria Ramli memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pernyataan tersebut disampaikan Dipo melalui akun X @DipoSatriaR pada Sabtu, 1 November 2025.
Dipo menilai bahwa klaim Luhut mengenai keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis terkesan berlebihan. Ia menyatakan bahwa keberanian dalam pengambilan keputusan harus disertai dengan tanggung jawab dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Ia mempertanyakan apakah keberanian yang dimaksud justru menjadi pembenaran atas pembengkakan biaya proyek. Dalam unggahannya, Dipo menulis, “Bukti berani ambil keputusan? Berani bikin proyek bengkak?”
Dipo menegaskan bahwa keberanian tidak boleh dimaknai sebagai toleransi terhadap pemborosan atau penyimpangan anggaran. Ia menambahkan, “Yang penting jangan ada yang berani mark-up, Pak.”
Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan contoh nyata dari keberanian pemerintah dalam membangun infrastruktur strategis. Ia menyatakan bahwa proyek tersebut akan membawa dampak besar terhadap kemajuan ekonomi nasional dan menunjukkan kemampuan bangsa untuk mandiri.
Luhut juga menyampaikan bahwa proyek ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengambil keputusan besar tanpa terlalu bergantung pada pihak asing. Ia menilai bahwa keberhasilan Whoosh mencerminkan arah pembangunan yang berpihak pada kemandirian nasional.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyoroti keuntungan sosial dari proyek Whoosh. Ia menyebut bahwa manfaat utama dari proyek ini bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas masyarakat dan pengurangan dampak lingkungan.
Dalam unggahan Threads pada Selasa, 28 Oktober 2025, Jokowi menjelaskan bahwa keberadaan Whoosh membantu masyarakat menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan bentuk social return on investment.
Jokowi menambahkan bahwa proyek ini juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan polusi udara akibat kendaraan pribadi. Ia menyatakan, “Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang.”
Ia menegaskan bahwa subsidi yang diberikan untuk proyek transportasi massal seperti Whoosh bukanlah bentuk kerugian, melainkan investasi jangka panjang. Jokowi menolak anggapan bahwa subsidi identik dengan kerugian.
Ia mencontohkan proyek MRT di Jakarta yang disubsidi oleh pemerintah daerah sebesar Rp800 miliar per tahun. Menurutnya, jika seluruh rute MRT selesai, subsidi diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun berdasarkan perhitungan yang dilakukan 12 tahun lalu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
