Repelita Padang - Mantan Calon Presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah pengelolaan keuangan negara yang dinilainya tidak berpihak langsung kepada kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya pada acara Pelantikan DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat dan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat di The Axana Hotel Padang, Selasa 4 November 2025, Anies menekankan bahwa belanja pemerintah seharusnya difokuskan pada program yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar seremoni atau pencitraan.
“Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat,” ujar Anies di hadapan peserta acara.
Ia menyoroti bahwa proyek-proyek besar yang tidak menyentuh kebutuhan langsung masyarakat justru berpotensi menimbulkan beban utang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat.
Anies mencontohkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh yang menurutnya menjadi simbol ketimpangan dalam pengambilan keputusan anggaran.
“Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan. Inilah contohnya,” tegasnya.
Menurut Anies, proyek semacam itu menciptakan ketidakadilan fiskal, di mana beban pembiayaan dipikul oleh seluruh warga negara, sementara manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau wilayah tertentu.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap program yang dibiayai oleh rakyat harus memberikan dampak langsung kepada rakyat.
"Bagaimana ke depan, kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat, dirasakan oleh rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memuji keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam mencetuskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Luhut yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat menyebut bahwa proyek tersebut merupakan bentuk keberanian dalam pengambilan keputusan strategis yang diyakini mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju.
Ia menyampaikan bahwa sejak beroperasi pada Oktober 2023 hingga Februari 2025, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dan mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.
Moda transportasi ini juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah yang dilintasinya.
Presiden Jokowi pun sempat menjelaskan bahwa pembangunan transportasi massal tidak semata-mata dilihat dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga dari sisi sosial.
"Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian," ujar Jokowi dalam pernyataannya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
