Repelita Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan pandangannya terkait komentar mantan Presiden Joko Widodo mengenai polemik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan nama Woosh.
Melalui unggahan di kanal YouTube @Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 Oktober 2025, Rocky menilai bahwa komentar Jokowi menunjukkan adanya reaksi defensif terhadap sorotan publik yang semakin tajam terhadap proyek tersebut.
Menurut Rocky, Jokowi sebenarnya tidak berniat memberikan tanggapan langsung, namun akhirnya terpancing untuk berkomentar karena merasa perlu mengantisipasi potensi ancaman terhadap dirinya.
“Sebenarnya dia terpancing untuk berkomentar itu penanda bahwa atau sesuatu yang beliau antisipasi membahayakan dirinya karena dia yang lagi disorot,” ujar Rocky dalam tayangan tersebut.
Rocky menyebut bahwa sikap Jokowi tersebut mencerminkan upaya pembenaran terhadap kebijakan yang telah diambil selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Jadi kita bisa baca psikologi Pak Jokowi itu apologetika, mencoba untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan,” ungkap Rocky.
Ia menambahkan bahwa proyek Woosh saat ini tengah berada dalam tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, menyusul munculnya wacana dugaan korupsi dalam penganggaran proyek tersebut.
Rocky menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah turun tangan untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan dalam proyek yang menelan anggaran besar tersebut.
“Penganggaran Woosh ini justru sedang diperiksa karena itu sudah masuk wacana korupsi karena itu KPK sudah turun tangan,” terangnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 kini menjadi sorotan publik karena beban utang yang ditanggung mencapai Rp116 triliun, sementara target penumpang belum tercapai secara optimal.
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan transparansi dan efektivitas proyek tersebut, termasuk potensi keterlibatan sejumlah tokoh dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
Rocky Gerung menilai bahwa sorotan terhadap proyek Woosh akan terus bergulir dan menjadi isu penting dalam dinamika politik nasional, terutama karena menyangkut akuntabilitas kebijakan publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

