Redefinisi Hubungan Sipil dan Militer Dinilai Kunci Menuju Indonesia yang Kuat dan Berdaulat

 

Repelita Jakarta – Kekuatan militer menjadi salah satu indikator utama dalam menilai posisi strategis suatu negara di panggung global. Indonesia saat ini terus memperkuat postur pertahanannya dengan penambahan alat utama sistem persenjataan modern.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa tidak pernah memisahkan secara tajam antara sipil dan militer.

Hal tersebut disampaikan Margarito dalam diskusi bertajuk Redefinisi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Kuat dan Berdaulat yang digelar di Jakarta pada Jumat 31 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa para pendiri bangsa memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik yang utuh, bukan entitas yang terpecah antara sipil dan militer.

Menurut Margarito, pemisahan tajam antara sipil dan militer merupakan konsep yang berasal dari tradisi politik Barat, khususnya dari kelompok oligarki dan aristokrasi masa lalu.

Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus cermat dalam mengenali maksud tersembunyi dari konsep-konsep asing yang dapat memecah belah persatuan nasional.

“Kalau kita tidak hati-hati, konsep-konsep asing ini bisa memecah-belah bangsa. Mereka tahu, kalau kita bersatu, kita akan terlalu kuat dan maju,” ujarnya.

Margarito menekankan bahwa hubungan sipil dan militer yang ideal tidak boleh dibangun di atas pertentangan, melainkan harus saling melengkapi demi mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaulat.

Ia menolak pandangan yang membatasi peran sipil dan militer secara kaku, karena menurutnya hal tersebut justru melemahkan struktur negara.

Lebih lanjut, Margarito menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang memahami secara mendalam konsep negara kesejahteraan dan struktur kenegaraan Indonesia.

Ia menilai Prabowo memahami bahwa seluruh institusi negara, termasuk militer, berada di bawah kendali presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

“Pak Prabowo memahami konsep kenegaraan secara detail. Ia tahu bahwa pemerintahan, tentara, polisi, jaksa, dan institusi lainnya berada di bawah Presiden. Kalau Presiden beres, negara beres. Kalau mereka tidak beres, Presiden pun dianggap tidak beres,” ujarnya.

Menurut Margarito, pemimpin yang baik adalah yang mampu memastikan negara hadir dalam seluruh aspek kehidupan rakyat, mulai dari kelahiran hingga kematian.

Ia menegaskan bahwa negara harus mengurus kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, pendidikan, perumahan, dan kesehatan secara menyeluruh.

Margarito juga menyinggung sejarah awal pemerintahan Indonesia yang sejak 1945 telah memiliki 14 departemen, lebih banyak dari Amerika Serikat saat itu yang hanya memiliki tiga.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa sejak awal, fondasi negara Indonesia telah diarahkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Aktivis muda asal Aceh, Muhammad Fadli, turut menyampaikan pandangannya dalam diskusi tersebut. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara.

Fadli menyatakan bahwa kemakmuran nasional hanya dapat dicapai jika masyarakat bersatu dan kekuatan militer diperkuat untuk mendukung kebijakan presiden hingga ke tingkat akar rumput.

“Kalau bisa, kekuatannya justru diperkuat agar bisa mendukung kebijakan presiden dan program langsung sampai ke masyarakat kecil, pedesaan, dan sebagainya,” tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga