Repelita Semarang - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilaporkan telah menyelesaikan lebih dari 90 persen penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses ini menjadi bagian penting dalam pengangkatan resmi tenaga honorer yang telah lulus seleksi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa untuk tahap pertama pengangkatan PNS telah rampung. Sementara itu, PPPK masih menunggu kelengkapan data dari sejumlah pemerintah daerah yang belum menyampaikan informasi secara lengkap kepada BKN.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian PANRB, BKN, dan pemerintah daerah agar seluruh pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi dapat segera menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebelum akhir tahun. Menurutnya, percepatan ini akan memberikan kepastian status bagi para pegawai.
Rini berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti penerbitan NIP dengan penyiapan SK pengangkatan. Ia menyebut bahwa proses administrasi harus berjalan paralel agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengangkatan resmi ASN PPPK.
Kementerian PANRB juga memastikan bahwa mulai tahun 2026 tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyelesaian reformasi birokrasi dan penataan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.
Rini menyebut bahwa tahun 2024 menjadi periode terakhir pembukaan formasi besar-besaran untuk PPPK. Seluruh proses rekrutmen ASN, termasuk PPPK, yang saat ini masih berlangsung, ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2025.
Pemerintah telah menyiapkan total formasi sebanyak 2,3 juta, dengan fokus utama pada pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,7 juta formasi telah diusulkan oleh instansi kepada Kementerian PANRB, dan lebih dari satu juta formasi telah diproses.
Rini menyampaikan bahwa ini merupakan penerimaan ASN terbesar sepanjang sejarah. Ia mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang digelar di Gumaya Tower Hotel Semarang pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa hingga akhir Oktober, proses administrasi kepegawaian berjalan dengan cepat dan efisien. Pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan tahapan lanjutan agar tidak menghambat pengangkatan resmi pegawai.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan berdampak pada anggaran gaji PPPK. Ia menyatakan bahwa seluruh kebutuhan anggaran telah diperhitungkan secara matang.
Menurutnya, transfer dana ke daerah tidak berpengaruh terhadap pembayaran gaji PPPK maupun program lain yang telah dirancang. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan menyusun ulang prioritas anggaran tanpa mengurangi program yang sudah berjalan.
Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia memastikan bahwa penyusunan anggaran akan dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
