Repelita Jakarta - Efektivitas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah proyek besar seperti pembangunan bandara di berbagai wilayah Indonesia dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, beberapa proyek disebut terbengkalai dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai efisiensi anggaran dan perencanaan pembangunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi isu tersebut dalam acara Sarasehan yang digelar di Jakarta baru-baru ini.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan sebelumnya cenderung bersifat sentralistik, dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana utama.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara proyek yang dibangun dengan kebutuhan riil di daerah.
“Mungkin itu yang terjadi, sebagian yang enggak pas,” ujar Purbaya.
Menkeu menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan ketat dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut bahwa pembangunan oleh pemerintah daerah bisa berjalan baik selama ada kontrol yang efektif dari pusat.
“Kalau daerah yang membuat, selama dikontrol dengan baik harusnya enggak apa-apa,” katanya.
Sebagai contoh, Purbaya mengungkap pembangunan jembatan di Kalimantan Utara yang langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Seperti kemarin ada pemerintah Kaltara bilang, ‘Kami enggak punya jembatan sehingga banyak penduduknya ke Malaysia dibanding ke Kalimantan Indonesianya.’ Iya. Ya sudah, kita bangun di jembatan 150 triliun, ya, 150 triliun, tetapi yang bangun pusat. Jadi dia enggak ada beban tambahan di sana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkeu berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam merancang serta melaksanakan pembangunan infrastruktur secara mandiri.
Ia menilai bahwa sistem desentralisasi perlu diperbaiki agar daerah mampu mengelola anggaran dengan bijak dan membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dengan perbaikan tersebut, pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya pikir sih kita enggak perlu balik ke sentralisasi lagi, tetapi perbaiki jalannya desentralisasi yang ada,” tutupnya (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
