Repelita Denpasar – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas insiden pembakaran mahkota Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua.
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, pada Senin, 27 Oktober 2025, Raja menyatakan bahwa tindakan tersebut akan menjadi catatan penting bagi kementeriannya. Ia berencana mengumpulkan seluruh kepala balai konservasi secara daring untuk menginventarisasi benda-benda yang dianggap tabu atau sakral oleh masyarakat lokal.
Raja menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti berupa ofset dan mahkota Cenderawasih dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi. Ia menegaskan bahwa secara hukum tindakan tersebut tidak salah, namun pelaksanaannya dinilai tidak kontekstual dan menimbulkan ketersinggungan di tengah masyarakat Papua.
Ia menyebut bahwa norma-norma lokal seharusnya dipahami oleh jajaran BKSDA. Untuk itu, Raja telah mengutus pejabat eselon satu dari Kementerian Kehutanan untuk turun langsung ke Papua dan berdialog dengan Majelis Rakyat Papua serta kalangan mahasiswa.
Raja menekankan bahwa langkah evaluasi ini tidak hanya berlaku di Papua, tetapi juga di daerah lain seperti Bali. Ia akan mengumpulkan seluruh kepala balai konservasi untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal, istilah adat, dan hal-hal yang dianggap tabu agar penegakan hukum tidak melukai masyarakat.
Berangkat dari kasus mahkota Cenderawasih, Raja juga menyoroti tantangan dalam menjaga populasi burung Cenderawasih yang merupakan satwa endemik Papua. Ia meminta masyarakat untuk turut menjaga kekayaan hayati tersebut karena proses penangkaran burung ini memiliki banyak kendala.
Menurut Raja, burung Cenderawasih memiliki karakteristik khusus seperti sifat pemalu, kebutuhan suhu tertentu, dan kondisi pencahayaan yang spesifik, sehingga tidak semua jenis berhasil dikembangbiakkan di penangkaran.
Pembahasan mengenai mahkota Cenderawasih ini mencuat setelah Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah mempertanyakan respons Menteri Kehutanan terhadap protes masyarakat Papua. Ia mengingatkan bahwa mahkota tersebut memiliki makna penting dan selama ini kerap digunakan sebagai simbol kehormatan bagi pejabat yang berkunjung ke Papua.
Sulaeman menyebut bahwa pemusnahan barang bukti tersebut telah memicu reaksi keras dari berbagai daerah. Ia mencontohkan bahwa respons pertama muncul di Boven Digoel, dan hingga kini masih berlangsung demonstrasi di beberapa kabupaten, termasuk di Universitas Cenderawasih.
Ia meminta Menteri Kehutanan untuk segera memberikan keterangan resmi guna meredakan ketegangan dan menjawab keresahan masyarakat Papua.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
