Repelita Jakarta – Di tengah perdebatan panjang mengenai pembiayaan dan manfaat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pandangannya melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menilai bahwa keberadaan Whoosh mencerminkan kemandirian dalam pengelolaan transportasi publik, terutama setelah mampu menutup biaya operasional sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023 hingga Februari 2025.
Luhut menyebut bahwa selama periode tersebut, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah yang dilintasinya.
“Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, faktanya Whoosh kini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025 serta memberi dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasinya,” tulisnya.
Ia menambahkan bahwa pencapaian tersebut menjadi langkah awal menuju pengelolaan proyek besar yang efisien dan bertanggung jawab.
“Whoosh menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa,” ujarnya.
Dalam unggahan yang sama, Luhut juga membagikan pengalamannya saat memberikan pembekalan kepada para calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung.
Ia mengaku memilih menggunakan kereta cepat karena efisiensi waktu tempuh yang jauh lebih singkat dibandingkan moda transportasi lainnya.
“Setiap kali ke Bandung, saya selalu memilih moda transportasi ini karena efisiensi waktunya. Perjalanan yang dulu makan waktu 3–4 jam, kini bisa ditempuh hanya dalam 30–60 menit,” tulisnya.
Luhut juga menyampaikan pesan kepada para perwira TNI agar memiliki keberanian yang terukur, disiplin yang kuat, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan zaman.
“Begitu pula dengan para perwira TNI hari ini, diperlukan keberanian yang terukur, disiplin yang kuat, dan kemampuan adaptasi agar setiap langkah strategis mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tentara masa kini tidak cukup hanya mahir dalam kemampuan tempur, tetapi juga harus memiliki keterampilan manajerial untuk membentuk tim yang solid.
“Tentara hari ini tidak boleh hanya mahir memegang senjata, tetapi harus punya skill manajerial bagaimana membentuk tim yang solid,” kata Luhut.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kredibilitas sebagai bagian dari nilai Sapta Marga yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit TNI.
Selain membahas proyek Whoosh, Luhut turut menyoroti kondisi ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut bahwa meski masih dalam masa transisi, pencapaian ekonomi selama satu tahun terakhir menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil.
“Meski masih dalam masa transisi, saya melihat pencapaian ekonomi satu tahun Presiden Prabowo menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil,” tulisnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan akselerasi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Hal ini menjadi fondasi yang kuat untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tulisnya.
Luhut menilai bahwa peran TNI juga penting dalam menjaga stabilitas nasional dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap arah pembangunan.
“Karena kekuatan sebuah bangsa lahir dari kemampuannya bernavigasi di tengah tantangan zaman, sembari tetap menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negerinya,” ujarnya.
Sementara itu, polemik mengenai utang proyek Whoosh kembali mencuat setelah pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan proyek kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan bahwa proyek Whoosh sejak awal bukan ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin, 27 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa gagasan membangun kereta cepat lahir dari kebutuhan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” ujarnya.
Menurut Jokowi, kerugian ekonomi akibat kemacetan itulah yang mendorong pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh.
Ia menambahkan bahwa kereta cepat juga membawa dampak sosial lain seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan baru.
“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” kata dia.
Berdasarkan data yang dikutip dari KOMPAS.com, total utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun dengan kurs Rp 16.500 per dollar AS.
Sebanyak 75 persen dari total pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor selama 40 tahun.
Namun, biaya proyek mengalami pembengkakan atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dollar AS yang kemudian ditutup melalui pinjaman tambahan dengan bunga di atas tiga persen per tahun.
Pinjaman tambahan sebesar 542,7 juta dollar AS menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal negara dari APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar utang proyek Whoosh tidak lagi ditanggung langsung oleh pemerintah.
Ia menyebut bahwa pengelolaan utang sebaiknya dialihkan ke BPI Danantara yang menaungi sejumlah BUMN strategis termasuk PT Kereta Api Indonesia.
“Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa dengan skema Danantara, pembiayaan dan pengelolaan utang dipisahkan dari APBN agar tidak membebani anggaran negara.
“Kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” ujarnya.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whoosh.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain,” kata Dony di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Ia menambahkan bahwa proyek Whoosh telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 30.000 orang per hari.
“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian dari KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” tuturnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
