Kereta Cepat Dibilang "Busuk dari Awal", Ubedilah Tantang KPK Periksa Jokowi dkk

 

Repelita Jakarta - Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menurutnya sarat kejanggalan dan perlu diusut secara menyeluruh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai proyek tersebut memperlihatkan lemahnya tata kelola pemerintahan serta membuka dugaan adanya transaksi besar yang belum pernah diungkap ke publik.

Ubedillah menyampaikan pandangannya dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang diunggah pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurutnya, KPK tidak seharusnya menunggu laporan masyarakat, melainkan harus bergerak aktif memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk Presiden Joko Widodo.

Ia mempertanyakan kemungkinan adanya transaksi antara Jokowi dan pihak China Development Bank dalam proyek tersebut dan meminta agar hal itu dibongkar secara transparan.

Ubedillah yang juga dikenal sebagai mantan aktivis gerakan mahasiswa menilai, akar permasalahan proyek ini bermula dari ketiadaan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Ia menegaskan, “Persoalan besar dari kereta cepat itu adalah tidak adanya good governance. Jokowi adalah salah satu yang harus diperiksa. Apakah ada transaksi besar antara Joko Widodo dengan China Development Bank? Itu perlu dibongkar.”

Ubedillah menjelaskan bahwa sejak awal proyek ini didesain sebagai kerja sama bisnis antarperusahaan atau business to business antara konsorsium BUMN Indonesia dan pihak Tiongkok.

Namun dalam perkembangannya, proyek tersebut justru melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah terbitnya perubahan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.

Ia menilai perubahan dari skema murni B2B menjadi melibatkan APBN mengindikasikan adanya kepentingan tersembunyi yang patut diusut lebih jauh.

Menurutnya, ada sesuatu yang disembunyikan di balik perubahan aturan itu, termasuk alasan mengapa biaya proyek membengkak hingga triliunan rupiah.

Ubedillah menegaskan bahwa KPK harus segera menyelidiki penyebab perubahan kebijakan tersebut agar publik mendapatkan penjelasan yang jujur dan komprehensif.

Ia juga menyoroti pembengkakan biaya proyek yang dinilainya tidak wajar.

Berdasarkan pengamatannya, biaya pembangunan per kilometer untuk proyek kereta cepat di Indonesia mencapai tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan biaya pembangunan serupa di Tiongkok.

Dari rencana awal sekitar Rp 86 triliun, nilai proyek kini melonjak hingga Rp 118 triliun.

Menurut Ubedillah, lonjakan ini memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Ia juga menyebut beberapa pejabat yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ubedillah menilai Luhut perlu memberikan keterangan lebih lanjut karena pernah menyatakan bahwa proyek ini “sudah busuk dari awal”.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan busuk, apakah dari sisi sistem, kontrak, atau kebijakan pemerintahannya sendiri.

Lebih jauh, Ubedillah menyinggung adanya pola kekuasaan di era Jokowi yang menurutnya sarat dengan pencitraan populis dan praktik nepotisme.

Ia menyebut bahwa gaya kepemimpinan tersebut menunjukkan gejala kleptokrasi dan kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan melalui simbol populisme.

Ubedillah bahkan mengingatkan kembali satu percakapan masa lalu yang menggambarkan arah kekuasaan yang keliru.

Menurutnya, “Keluarga ini menggunakan strategi populisme untuk menutupi praktik korupsi dan nepotisme. Sudah terlihat sejak awal berkuasa. Bahkan dulu pernah bertanya kepada almarhum Rizal Ramli: bagaimana caranya jadi presiden dan bisa kaya? Itu menggambarkan motif kekuasaan yang salah arah.”

Ia menilai proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai bentuk pemaksaan pembangunan yang tidak memperhatikan realitas ekonomi rakyat.

Menurutnya, proyek mercusuar di tengah kondisi rakyat yang sulit adalah cerminan cara berpikir yang keliru dalam mengelola negara.

“Memaksakan diri membangun sesuatu yang mercusuar di tengah rakyat yang susah itu cara berpikir yang sesat. Ini bukan soal kebanggaan, tapi tentang beban utang negara dan kesejahteraan rakyat yang terabaikan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ubedillah mendesak KPK untuk segera memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan, guna menelusuri potensi penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga