Repelita Jakarta - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyampaikan kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui akun media sosialnya terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Dalam unggahan yang dikutip pada Jumat, 31 Oktober 2025, Dian menyindir KPK yang dinilainya pasif terhadap sejumlah kasus besar di masa lalu. Ia menyinggung beberapa perkara seperti BLBI, Century, dan Wisma Atlet Hambalang yang menurutnya tidak ditindaklanjuti secara serius.
“Aduan/laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambang… Adem2 bae KPK ini,” tulis Dian Sandi dalam unggahan tersebut.
Pernyataan itu memicu reaksi luas dari warganet. Banyak yang menilai pernyataan tersebut tidak akurat karena kasus-kasus yang disebutkan telah lama ditangani oleh KPK dan sejumlah pelaku telah menjalani hukuman.
“Woooee @psi_id brp org yg sdh dibui di kasus Hambalang❓ 1. Anas Urbaningrum 2. Andi Mallarangeng 3. Choel Mallarangeng 4. Muhammad Nazaruddin 5. Angelina Sondakh 6. Dedy Kusdinar. Msh ada yg lain cb sebutin gobl*k! Suruh bc2 berita kadermu, jng spt wapres‼️,” tulis akun @D12khard.
“Orangnya sudah ditangkap nyet.. kuota haji, kreta cepat, ijazah palsu dan kematian anggota pemilu sampai puluhan org kemaren blm di usut nyet sampai sekarang.. jgn amnesia,” tulis akun @aryindra10.
“Salah satu kebiasaan buruk ternak vaduka.. Kalau kehabisan bahan untuk melindungi paduka! Main senggol kanan kiri 🤣🤣,” balas akun @salep_58.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyelidikan terhadap proyek kereta cepat masih berada pada tahap awal. Ia menjelaskan bahwa proses ini telah dimulai sejak awal tahun 2025 dan belum dapat diungkap secara rinci karena masih dalam tahap pengumpulan informasi.
Budi juga mengimbau masyarakat untuk turut serta memberikan informasi yang relevan guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Namun, ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut dan menyarankan agar informasi resmi diperoleh langsung dari KPK.
“Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK ya,” ujar Eva pada Senin, 27 Oktober 2025.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
