Repelita Jakarta – Janji Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian kembali dipertanyakan publik setelah dua kali jadwal pengumuman ditunda tanpa penjelasan.
Diskusi terbuka yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Senin, 21 Oktober 2025, menjadi ruang bagi para tokoh untuk menyuarakan keresahan terhadap lambannya realisasi komitmen tersebut.
Moderator Hersubeno Arif membuka forum dengan nada getir, menyebut ketidakjelasan pengumuman sebagai tanda lemahnya keberanian politik.
Sampai sekarang kita tidak tahu, apakah diumumkan dan dilantik atau dilupakan, ujarnya.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, termasuk Purnawirawan Polri Oegroseno, aktivis Refly Harun, pengamat politik Dr. Mulyadi, aktivis Said Didu, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Oegroseno menyoroti langkah Polri membentuk Tim Transformasi Reformasi internal sebagai upaya menyalip janji presiden.
Jeruk makan jeruk saja lah, sindirnya.
Refly Harun menyebut tindakan tersebut sebagai sabotase halus terhadap agenda negara.
Bagi yang paham ritme kekuasaan, ini jelas upaya menelikung presiden, katanya.
Diskusi berkembang menjadi kritik tajam terhadap struktur dan arah institusi Polri.
Refly Harun mempertanyakan apakah Polri masih menjadi alat negara atau telah berubah menjadi alat kekuasaan yang tak terkendali.
Seorang Kapolri bisa lebih berkuasa dari presiden, ujarnya datar.
Dr. Mulyadi menilai Polri telah kehilangan fokus fungsi utamanya.
Dia jaga semua hal: hukum, ketertiban, bahkan politik. Padahal internal order itu soal keselamatan dan harta benda warga, katanya.
Oegroseno juga mengkritik kembalinya simbol-simbol militeristik dalam tubuh Polri, seperti sepatu laras dan budaya seragam yang mengingatkan pada era sebelum reformasi.
Di tengah suasana diskusi yang memanas, Said Didu melontarkan pertanyaan tajam kepada Presiden Prabowo.
Apakah Prabowo masih mau dan berani mereformasi polisi?, tanyanya.
Ia menilai ketakutan Prabowo bukan berasal dari jati diri sebagai jenderal, melainkan sebagai politikus yang terjerat kepentingan partai.
Ketakutan itu politik, bukan kepemimpinan, ujarnya lantang.
Refly Harun menambahkan bahwa Prabowo kini berada di persimpangan sejarah, antara menjadi pemimpin tercerahkan atau sekadar produk pemilu comberan yang mempertahankan status quo.
Gatot Nurmantyo menutup forum dengan pernyataan yang menggugah, menyamakan perilaku aparat korup dan brutal dengan definisi mafia.
Apakah dua contoh ini — Sambo dan Teddy Minahasa — sama dengan mafia?, tanyanya sambil menatap tajam ke arah audiens.
Ia menuntut agar Presiden Prabowo segera menepati janji reformasi sebagai warisan besar bagi bangsa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
