Repelita Jakarta – Polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh terus menjadi sorotan publik dan turut mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebenarnya telah memberikan peringatan sejak tahun 2015 agar pembangunan proyek tersebut tidak dipaksakan.
Ya, kalau soal Whoosh, saya kira Bu Megawati, kan, sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, ujar Esti saat menghadiri kegiatan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Esti sebagai respons atas pertanyaan awak media mengenai dugaan penggelembungan biaya atau markup dalam pembangunan proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa Megawati sejak awal mempertanyakan urgensi dan manfaat proyek tersebut bagi masyarakat secara luas.
Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan, lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu, kata Esti menirukan pernyataan Megawati.
Esti juga menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa jika terbukti ada unsur korupsi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas.
Sesuatu yang memang, tuh, terbukti ada korupsi di situ, ya, memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu, ujarnya.
Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga turut menanggapi isu hukum dalam proyek Whoosh. Ia menyatakan kesiapannya untuk dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika lembaga tersebut ingin mengusut dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut.
Saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, buat apa, buang-buang waktu juga, kata Mahfud saat berada di Yogyakarta, Minggu, 26 Oktober 2025.
Pernyataan dari Esti dan Mahfud MD menambah dimensi baru dalam perdebatan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa proyek tersebut dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
