Repelita Jakarta – Ekonom Anthony Budiawan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera melakukan penyelidikan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Menurut Anthony, transparansi harus ditegakkan agar masyarakat mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.
“KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Anthony Budiawan dalam video podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Anthony juga menyinggung pernyataan dari Agus Pambagio yang menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan keinginan langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia mempertanyakan apakah benar Jokowi bertanggung jawab penuh atau ada pihak lain di bawahnya yang turut berperan dalam pengadaan proyek tersebut.
“Apakah benar Pak Jokowi langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain, untuk memberikan kejelasan kepada semuanya,” imbuhnya.
Anthony juga menyebut kemungkinan keterlibatan Kementerian BUMN dan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu belum menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, namun disebut kerap hadir dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Ia menekankan bahwa nilai proyek yang mencapai 4,5 hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat merupakan potensi kerugian negara yang tidak bisa dianggap remeh.
Sorotan juga diarahkan pada pernyataan Luhut yang menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” saat diterima oleh pemerintah.
“Di sini kita juga lihat statement Luhut yang sangat menarik, ‘Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk’ jadi waktu dia pada 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang proyek ini sudah busuk,” ucap Anthony.
Ia mempertanyakan arah kebijakan selanjutnya jika proyek tersebut sudah bermasalah sejak awal.
Dalam video yang sama, Anthony menduga adanya upaya cuci tangan dan pencarian kambing hitam yang diarahkan kepada Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN periode 2014–2019.
“Ini sudah agenda cuci tangan lalu mencari kambing hitam, siapa? Ya, pemilik proyek saat itu,” jelasnya.
“Kementerian yang bertanggung jawab, ya Rini Soemarno. Udah pasti (terseret) kan dia yang menyelenggarakan semuanya kan karena BUMN di bawah dia,” sambungnya.
KPK sendiri telah menyatakan bahwa mereka aktif mencari informasi terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh.
“Kami tidak menunggu, kami mencari juga informasi,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Asep menegaskan bahwa lembaga antirasuah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
Tudingan mark up anggaran proyek Whoosh sebelumnya disampaikan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud MD.
“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ucapnya dalam podcast tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa Mahfud MD dapat menyampaikan laporan resmi jika memiliki data dan dokumen pendukung.
“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” tutur Setyo kepada awak media di Jakarta pada 16 Oktober 2025.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
