Wakil Ketua DPR RI Soroti Keracunan MBG: Hanya 34 dari 8.000 Dapur yang Higienis?

 

Repelita Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan atas insiden keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 September 2025.

Dasco menyoroti minimnya dapur MBG yang memiliki sertifikat higienis sebagai faktor utama penyebab keracunan.

Ia menyebut bahwa dari total 8.000 dapur yang terlibat dalam program MBG, hanya 34 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan.

Menurut Dasco, angka tersebut sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan.

Ia menegaskan bahwa standar kebersihan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Dasco meminta Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur yang beroperasi di bawah program MBG.

Ia menyebut bahwa evaluasi harus mencakup aspek teknis, manajerial, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengolahan makanan.

Dasco juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan investigasi lapangan terhadap dapur-dapur yang bermasalah.

Menurutnya, investigasi diperlukan untuk membedakan antara kasus yang disebabkan oleh kelalaian dan yang mengandung unsur kesengajaan.

Dasco menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menilai bahwa keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan gizi nasional.

Dasco menyebut bahwa program MBG seharusnya menjadi solusi atas masalah gizi, bukan menimbulkan keresahan baru di masyarakat.

Ia meminta agar seluruh dapur MBG yang belum memiliki sertifikat higienis segera dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar.

Dasco juga mendorong agar proses sertifikasi dilakukan secara transparan dan melibatkan lembaga independen.

Ia menyatakan bahwa DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Komisi IX sebagai mitra kerja Badan Gizi Nasional.

Dasco menyebut bahwa pemanggilan BGN ke DPR akan dilakukan untuk membahas langkah-langkah perbaikan dan penataan ulang program.

Ia berharap agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh akar persoalan di lapangan.

Dasco menegaskan bahwa program MBG harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan.

Ia menyimpulkan bahwa jika tidak ada perbaikan serius, maka program MBG berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga