[VIRAL] Video Polisi Larang Pengendara Penunggak Pajak Isi BBM di SPBU, Netizen Pro-Kontra

 

Repelita Jakarta – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video inspeksi mendadak aparat kepolisian ke sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang melarang pengendara penunggak pajak kendaraan untuk membeli BBM.

Video tersebut dibagikan oleh pengguna TikTok @way.gan7 pada Selasa, 24 September 2025.

Dalam rekaman berdurasi singkat itu, terlihat antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di SPBU yang diawasi langsung oleh sejumlah polisi.

Petugas SPBU tampak melayani pengendara di bawah pengawasan ketat aparat yang berdiri di sekitar area pengisian.

Terdengar suara pria yang diduga anggota polisi meminta agar hanya pengendara yang telah membayar pajak kendaraan yang dilayani.

Kendaraan-kendaraan yang belum banyak pajak dan tidak memiliki surat-surat, itu jangan dilayani.

Larangan tersebut disebut sebagai bagian dari pengaturan distribusi BBM karena pasokan di wilayah tersebut sangat terbatas.

Untuk kendaraan roda dua, untuk (motor) bebek dibatasi satu pengisian untuk empat hari. Kemudian untuk motor besar seperti Byson dan Megapro, itu tujuh hari. Untuk roda empat juga tujuh hari. Tolong dimaklumi, stok BBM yang kita dapati sangat terbatas.

Meski viral, belum diketahui secara pasti lokasi dan waktu pelaksanaan sidak tersebut.

Video tersebut langsung menuai beragam reaksi dari netizen yang terbagi antara mendukung dan mengkritik kebijakan tersebut.

Bukan dipersulit biar semua taat pajak, rakyatnya aja ngeyel, jalan mau bagus giliran bayar pajak 0.

Pajak diurus terus, rakyat miskin gak diurus.

Bukan dipersulit tapi supaya rakyat bayar pajak, kalau semua bayar pajak, iya pejabatnya bisa korupsi lagi, itu aja ga ngerti.

Di sisi lain, banyak netizen yang menyayangkan tindakan aparat yang dianggap tidak bijak dalam melayani masyarakat.

Di mana ada polisi, di situ rakyat kesusahan, bukan mengayomi malah mempersulit.

Kita ini beli pak bukan ngutang bensin.

Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya dan memicu diskusi publik mengenai hak akses layanan dasar dan kewajiban perpajakan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga