Ribuan Ojol dan Mahasiswa BEM UI Ultimatum Pemerintah Lewat Tujuh Tuntutan dan Desakan Copot Menhub

 Repelita Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia bersama mahasiswa dari BEM UI akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 17 September 2025.

Aksi ini disebut sebagai bentuk perlawanan lanjutan setelah dua pengemudi ojol tewas dalam insiden pada 28 Agustus 2025.

Garda Indonesia menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Salah satu tuntutan utama adalah pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi yang dinilai lebih berpihak kepada perusahaan aplikator daripada pengemudi.

Jumlah massa diperkirakan mencapai antara 2.000 hingga 5.000 orang, terdiri dari pengemudi roda dua, pengemudi mobil online, dan kurir digital.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari perlawanan rakyat, terutama setelah tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar.

Garda menilai bahwa tragedi tersebut menjadi simbol bahwa jika suara pengemudi ojol terus diabaikan, potensi konflik sosial akan semakin besar.

“Garda bersama mahasiswa tidak akan surut melawan pemerintahan yang kami nilai pro kapitalis. Menteri lebih memilih duduk bersama para pengusaha aplikator dibanding mendengar keluhan ojol,” ujar Igun dalam keterangannya pada Senin, 15 September 2025.

Adapun tujuh tuntutan utama dari para pengemudi ojol, yakni:

1. RUU Transportasi Online harus segera dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. Para pengemudi menilai regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kerja bagi mereka yang selama ini beroperasi tanpa payung hukum yang jelas.

2. Potongan komisi oleh aplikator wajib dibatasi maksimal 10 persen. Pengemudi menilai potongan yang berlaku saat ini sangat memberatkan dan tidak sebanding dengan pendapatan harian yang mereka terima.

3. Pemerintah diminta menetapkan regulasi tarif pengiriman barang dan makanan. Standar tarif yang adil dinilai penting agar tidak terjadi eksploitasi oleh perusahaan aplikator.

4. Audit investigatif terhadap potongan 5 persen hak pengemudi yang selama ini diambil oleh aplikator harus segera dilakukan. Potongan tersebut dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan secara sistematis.

5. Program-program aplikator yang dinilai merugikan pengemudi seperti aceng, slot, multi order, dan sistem member berbayar harus dihapus. Skema tersebut dinilai hanya menguntungkan perusahaan dan menekan penghasilan pengemudi.

6. Presiden diminta segera mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Garda Indonesia menilai Dudy tidak berpihak kepada rakyat dan lebih mengakomodasi kepentingan perusahaan aplikator.

7. Kapolri diminta mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol, Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar. Garda menilai insiden tersebut sebagai titik balik perlawanan dan simbol ketidakadilan yang dialami pekerja transportasi digital.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga