[MENOHOK] Rocky Gerung Kritik Pendekatan Moneter Menkeu Purbaya yang Dinilai Tidak Sentuh Sektor Riil

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik terhadap pendekatan kebijakan ekonomi yang diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang diposting pada Rabu, 17 September 2025.

Ia menilai bahwa pendekatan Purbaya terlalu berfokus pada aspek moneter dan mengabaikan koordinasi lintas kementerian yang bersifat teknis dan politis.

Menurut Rocky, kebijakan moneter tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kebijakan fiskal dan sosial yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Rocky menyebut bahwa peran Menteri Keuangan seharusnya tidak hanya sebagai pengelola aliran uang, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor riil.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada pengaturan suplai uang, melainkan harus didorong oleh keputusan politis dari kementerian teknis seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian.

“Di depan forum kemarin jelas dia memakai teori Milton Friedman yaitu pengaturan uang. Sebetulnya bagian moneter-moneter-nya saja yang diutak-atik gitu,” ujar Rocky dalam tayangan tersebut.

Rocky juga menyoroti persepsi publik yang cenderung pesimis terhadap efektivitas kebijakan baru yang diusung Purbaya.

Meski pemerintah menampilkan optimisme tinggi, masyarakat mempertimbangkan berbagai faktor struktural seperti lingkungan, ekologi politik, dan kepercayaan publik terhadap kabinet.

Ia menilai bahwa pendekatan monetaris ala Friedman belum tentu menjawab persoalan riil di lapangan, terutama jika tidak disertai dengan redistribusi ekonomi yang adil.

Dalam diskusi lain bersama Hersubeno Arief di kanal YouTube Satu Visi Utama yang diposting pada 10 September 2025, Rocky menyebut bahwa Purbaya berisiko mengulang pola lama yang tidak berpihak pada rakyat.

Ia mengingatkan bahwa rakyat menginginkan keadilan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan penerapan pajak progresif yang menyentuh sektor ekstraktif seperti tambang, nikel, dan sawit.

Rocky menilai bahwa jika Purbaya tidak memahami esensi tuntutan rakyat, maka kebijakan yang diambil bisa menjadi blunder serius.

“Purbaya harus bisa menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Bukan sekadar mengulang pola lama, tetapi menghadirkan paradigma baru yang pro rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan menjaga kepercayaan publik, terutama dalam dua hingga tiga bulan pertama masa jabatan Purbaya sebagai Menkeu.

Menurut Rocky, masyarakat akan menilai apakah kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya sekadar menjaga stabilitas fiskal.

Rocky menyebut bahwa publik tidak bisa lagi dibujuk dengan jargon ekonomi makro semata, melainkan membutuhkan bukti nyata di sektor riil.

Ia juga membandingkan pendekatan Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani, yang dinilai terlalu mengandalkan utang dan pajak.

Rocky menegaskan bahwa pendekatan baru harus mampu menghindari jebakan kartel asing dan praktik transfer pricing yang merugikan negara.

Ia menyarankan agar Purbaya lebih aktif dalam membangun komunikasi lintas kementerian dan partai politik untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

Rocky juga mengingatkan bahwa tugas Menkeu bukan hanya teknis, tetapi juga politis, karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Ia menutup kritiknya dengan harapan agar Purbaya tidak terjebak dalam pendekatan sempit dan mampu menghadirkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan ekonomi Indonesia.(*)

Baca Juga