Repelita Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengungkap bahwa dirinya pernah ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Tawaran tersebut datang dari seorang jenderal senior menjelang pelantikan menteri pada awal September 2025.
“Malam menjelang pelantikan, menjelang pengumuman reshuffle, ada jenderal senior telepon, ‘Pak Mahfud di mana?’ Saya bilang di Yogya. Dia bilang, ‘Ke sini (Jakarta),’” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official yang diakses pada Selasa 23 September 2025.
Mahfud menyampaikan bahwa ia akhirnya bertemu langsung dengan jenderal tersebut pada Selasa 9 September 2025.
Dalam pertemuan itu, ia ditawari posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan.
“Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud ini Menko Polkam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” jelas Mahfud.
Meski tawaran tersebut dianggap serius, Mahfud tidak langsung memberikan jawaban.
Ia menegaskan bahwa dirinya berpegang pada komitmen dan standar etik politik yang telah ia yakini sejak awal.
Mahfud merasa tidak pantas menerima jabatan tersebut karena bukan bagian dari tim pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya. Jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kembali sikapnya yang telah disampaikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada April 2024.
“Banyak yang tanya, ‘Bapak mau masuk ndak?’ Saya jawab, ini standar etik. Saya tidak mungkin memaksakan diri,” tambahnya.
Mahfud menilai bahwa banyak tokoh politik yang telah berjuang keras untuk kemenangan Prabowo.
Karena itu, menurutnya tidak etis jika ia yang justru masuk ke dalam kabinet.
“Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin, apa namanya, ‘saya ingin masuk ke situ’. Tidak etis,” tegas Mahfud.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam pada 8 September 2025.
Kursi tersebut kemudian diberikan kepada Djamari Chaniago, seorang purnawirawan jenderal yang dilantik pada Rabu 17 September 2025.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

