KSPI Kritik Program Prabowo karena Tenaga Kerja Didominasi Sektor Informal

 

Repelita Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyampaikan kritik terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal di sektor formal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers yang digelar di Sofyan Hotel, Jakarta, pada Rabu, 24 September 2025.

Said menyoroti bahwa program Makan Bergizi Gratis memang membuka lapangan kerja, namun mayoritas tenaga kerja yang terserap berasal dari sektor informal.

Ia menyebut bahwa dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah hanya mempekerjakan tenaga kerja tanpa status formal dan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Menurutnya, para pekerja di fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak mendapatkan gaji layak, jaminan kesehatan, maupun jaminan pensiun.

Hal tersebut berdampak langsung pada rendahnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga pekerja.

Said menyatakan bahwa gaji yang diterima oleh pekerja MBG berada di bawah upah minimum provinsi dan tidak sesuai dengan standar kelayakan hidup.

Ia juga menyoroti bahwa program koperasi desa yang digagas pemerintah, meskipun memiliki potensi, tetap beroperasi dalam kerangka informal.

KSPI menyayangkan bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas lapangan kerja formal yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja.

Said menambahkan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor formal terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap akhirnya beralih ke sektor informal seperti pengemudi ojek online dan pekerja lepas tanpa kontrak.

Ia menilai bahwa profesi seperti gig worker tidak memiliki pendapatan tetap dan tidak bisa dianggap sebagai solusi penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja formal yang memberikan gaji layak dan jaminan sosial.

Said juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan tidak bisa hanya diukur dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia.

KSPI mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan koperasi desa agar tidak menjadi jebakan bagi pekerja informal.

Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat.

Said menyebut bahwa KSPI akan terus mengawal isu ini dan siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi yang adil bagi seluruh pekerja.

Ia juga membuka kemungkinan untuk menggelar aksi nasional jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dalam waktu dekat.

KSPI berharap agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi buruh dan memperbaiki arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada sektor formal.

Pernyataan Said Iqbal menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan program pemerintah dan realitas di lapangan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga