Surat Dinas untuk Istri Menteri Picu Skandal, Ray Rangkuti Pertanyakan Alibi Maman

Repelita Jakarta - Dalih Menteri UMKM Maman Abdurrahman soal surat berkop resmi kementerian yang meminta sejumlah KBRI di Eropa mendampingi istrinya, Agustina Hastarini, menuai keraguan publik.

Surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 bertanggal 30 Juni 2025 itu menyebut Agustina melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa selama dua pekan.

Surat tersebut ditujukan kepada tujuh perwakilan RI, termasuk KBRI di Sofia, Brussels, Paris, Bern, Roma, Den Haag, dan Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

Isinya memohon dukungan selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Agustina Hastarini selaku istri Menteri UMKM.

Surat itu juga mencantumkan nama Sekretaris Kementerian atas nama Arif Rahman Hakim, yang ditandatangani secara elektronik.

Namun Maman membantah telah memerintahkan pembuatan surat tersebut.

Ia menyatakan tidak mengetahui soal surat itu dan menyebutnya di luar kendalinya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, meragukan klaim Maman.

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin staf kementerian bisa menyusun surat lengkap tanpa arahan dari menteri.

“Kalau surat itu bukan berdasarkan atas perintah dan tidak berdasarkan atas pengetahuan sang menteri maka atas dasar apa si staf-staf ini mengeluarkan surat itu?” ujarnya dalam video pendek yang dikutip pada Minggu 6 Juli 2025.

Ray juga menyoroti detil informasi dalam surat tersebut yang mencakup negara tujuan, durasi perjalanan, dan nama istri menteri.

Baginya, terlalu banyak informasi rinci yang mustahil disusun tanpa sepengetahuan pihak menteri.

“Kok bisa ya para staf ini paham jadwal istri beliau yang akan pergi ke luar negeri. Negaranya mana, itu lengkap semua tuh ada jadwalnya, kok bisa paham, kok bisa mengerti. Dari mana mereka tahu sedetail itu aktivitas keluarga sang menteri?” katanya.

Ray menilai pernyataan Maman justru memperlihatkan kelemahan pengendalian internal di kementeriannya.

Ia menantikan tindakan konkret apakah akan ada evaluasi atau sanksi terhadap pihak yang menyusun dan mengedarkan surat tersebut.

“Akan kita tunggu apakah akan ada semacam evaluasi di internal, atau bahkan mungkin ada yang diberi sanksi, diperingati, terkait dengan peristiwa ini atau tidak di dalam internal kementerian,” tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga