Pemilu Dipisah Tak Jamin Demokrasi Membaik, Adi Prayitno Soroti Masalah Utama Politik Uang Tetap Berkuasa

Repelita Jakarta - Pengamat politik Adi Prayitno mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah yang mulai berlaku pada Pemilu 2029 mendatang.

Ia menyampaikan bahwa pemisahan waktu pemilu bukan jaminan utama untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Menurutnya, persoalan mendasar justru terletak pada praktik lama yang terus berulang setiap pemilu.

“Kalau pemilu kita bagus, maka hal-hal seperti politik uang harus diamputasi. Penggunaan aparatur kekuasaan untuk kepentingan politik harus dihentikan dan penyelenggara harus benar-benar netral,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube miliknya.

Adi menambahkan bahwa keputusan MK memang mengatur pemilu nasional untuk Presiden, DPR, dan DPD dilakukan terlebih dahulu.

Sementara pemilu kepala daerah serta anggota DPRD akan digelar 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan presiden dan parlemen pusat.

Namun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang belum terjawab, terutama soal masa jabatan kepala daerah dan DPRD yang berakhir serentak pada 2029.

“Apakah masa jabatan mereka diperpanjang? Apakah ditunjuk penjabat? Ini menjadi persoalan besar yang belum ada solusi hukum jelasnya,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa jika masa jabatan diperpanjang tanpa proses pemilihan, hal tersebut dapat mencederai prinsip demokrasi karena mandat tidak lagi berasal dari rakyat.

Sebaliknya, penunjukan pejabat sementara oleh pemerintah juga dianggap bukan solusi ideal karena mengabaikan mekanisme pemilihan langsung.

Adi juga menyoroti masalah lain, yakni seringnya perubahan undang-undang pemilu yang membuat proses demokrasi semakin tidak stabil.

Menurutnya, undang-undang pemilu seharusnya dibuat permanen seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar memberi kepastian hukum dan tidak berubah setiap kali menjelang pemilu.

Ia menegaskan bahwa keputusan memisah pemilu memang bersifat final dan harus dijalankan.

Namun demikian, yang jauh lebih penting adalah menjamin pemilu berlangsung bersih, adil, dan netral di setiap tingkatan.

“Pemisahan pemilu nasional dan lokal itu urusan teknis. Yang lebih penting adalah memastikan kualitas demokrasi bukan sekadar jadwal pelaksanaan,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga