Ketua BEM UI Bongkar Tekanan di Balik Uji Formil UU TNI: Tentara ke Kampus dan Kantor Ibunya Datangi

 

Repelita Jakarta - Ketua BEM FH UI, Fawwaz Farhan Farabi, mengungkap serangkaian tekanan yang dialaminya usai mengajukan uji formil Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 56/PUU-XXIII/2025.

Ia menyebut tekanan pertama terjadi saat menggelar konsolidasi nasional di Universitas Indonesia pada pertengahan April 2025.

Kegiatan itu didatangi Dandim 0508/Depok, Kolonel Inf Imam Widhiarto, yang turut hadir dalam diskusi mahasiswa.

“Tekanan jelas kami rasakan. Ketika mengadakan konsolidasi nasional, TNI ikut diskusi dan itu langsung ramai di media,” ujarnya usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Juli 2025.

Fawwaz menambahkan, pihak fakultas ikut terlibat dengan menghubungi dirinya untuk meminta nomor kontak para pemohon uji formil.

Namun tekanan tak berhenti di ranah akademik.

Ia mengaku kantor ibunya sempat didatangi Babinsa yang menanyakan alamat rumah mereka.

“Saya pribadi didatangi lewat kantor ibu saya. Mereka mencari alamat rumah,” ucapnya.

Tak hanya itu, serangan juga datang melalui media sosial dengan tudingan bahwa para pemohon adalah antek asing dan terlalu idealis.

Meski tekanan datang dari berbagai arah, Fawwaz menegaskan bahwa dirinya dan tim tetap kukuh melanjutkan permohonan gugatan terhadap UU TNI.

Ia menyadari risiko yang menyertai langkah tersebut namun memilih untuk tidak gentar.

“Apakah mengganggu? Mungkin. Ada rasa tidak aman, tapi kami hadapi saja,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh pemohon lainnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Ia menyatakan tekanan yang diterima mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam permohonan ini menunjukkan gejala pelemahan demokrasi.

“Mulai dari tekanan pada mahasiswa sampai tudingan bahwa Ornop adalah antek asing. Ini bukti bahwa demokrasi sedang dibungkam,” ujarnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga