Desakan Pemeriksaan Bobby Nasution Menguat Usai OTT Kadis PUPR Sumut

Repelita Medan - Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution semakin menguat pasca penangkapan Topan Ginting dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Azmi Syahputra, menilai langkah itu penting untuk mengungkap seberapa dalam keterlibatan pejabat dalam proyek bermasalah tersebut.

Azmi menjelaskan bahwa Bobby sebagai Gubernur memiliki posisi strategis dan tanggung jawab langsung atas pembinaan serta pengawasan terhadap kepala dinas di bawahnya.

Menurutnya, hubungan hierarkis tersebut memberi Bobby akses terhadap informasi kebijakan maupun proyek-proyek yang berjalan di lingkungan kerjanya.

"Pemeriksaan terhadap Bobby sangat penting karena jabatannya sebagai Gubernur yang memiliki irisan birokrasi langsung dengan Kepala Dinas," kata Azmi.

Ia menambahkan, korupsi bukan tindak pidana individual melainkan kerap terhubung secara sistemik melalui kelompok dan kekuasaan.

Azmi mencontohkan pola dukungan politik seperti penyumbang kampanye atau tim sukses yang kerap menjadi pintu masuk relasi penyimpangan dalam birokrasi.

Oleh karena itu, perluasan penyidikan diperlukan untuk mengungkap ada tidaknya keterlibatan Bobby sebagai Gubernur dalam proses maupun arah proyek tersebut.

"Termasuk apakah ada perintah dari Gubernur yang bertentangan dengan hukum, maupun adakah pihak-pihak yang diuntungkan atas arahan atau perintah Gubernur," ujarnya.

Azmi juga menyarankan agar KPK menyisir seluruh keterangan saksi serta alat bukti untuk mendeteksi potensi kerugian negara yang lebih besar dalam kasus ini.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan profesionalitas dalam penanganan perkara ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Sumut.

Sementara itu, Bobby Nasution sebelumnya telah menyampaikan penyesalan atas tertangkapnya Kepala Dinas PUPR, Topan Ginting.

"Yang pasti ini OPD yang ketiga jadi tersangka dalam tindakan korupsi ini. Pak Topan di OTT oleh KPK tentu kami sangat menyayangkan," ujar Bobby.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.

Diketahui, KPK menangkap Topan dalam OTT pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di Mandailing Natal.

Topan diduga terlibat dalam praktik suap proyek pembangunan jalan, bersama empat orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK Dinas PUPR Sumut, HEL sebagai PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, serta dua pihak swasta yakni KIR dan RAY.

Nama Bobby ikut disorot karena hubungan kedekatannya dengan Topan yang sudah terbangun sejak masa jabatan Wali Kota Medan.

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tebang pilih dalam proses hukum.

"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain, atau ke Pak Gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil. Ditunggu saja ya," tegas Asep.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga