Desakan Menguat, KPK Diminta Segera Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution

 

Repelita Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyusul penangkapan pejabat di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumut melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra menyebut korupsi di level kepala dinas tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak lain.

Menurutnya, KPK harus segera memanggil seluruh pihak yang berpotensi terlibat, termasuk Gubernur Sumut.

"Korupsi setingkat kepala dinas tidak mungkin dilakukan sendiri. Maka KPK perlu segera memeriksa semua yang terkait, termasuk memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk dimintai keterangan," ujar Azmi dalam pernyataan tertulis, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa posisi Bobby sebagai gubernur memiliki hubungan langsung dengan kepala dinas.

"Sebagai gubernur, ia memiliki kewenangan atas kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja kepala dinas," katanya.

Azmi menilai, sangat kecil kemungkinan praktik korupsi dilakukan secara individu tanpa dukungan atau keterlibatan dari pihak lain.

"Korupsi bersifat integratif, melibatkan relasi kekuasaan atau kelompok tertentu, misalnya jaringan pendukung kampanye atau tim sukses yang menjadi bagian dari peta kekuatan politik," tuturnya.

Ia juga menekankan perlunya KPK memperluas penyidikan untuk menelusuri apakah ada penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan kelompok dalam proyek tersebut.

"Harus ditelusuri apakah Gubernur memberikan instruksi yang melanggar hukum atau ada pihak yang diuntungkan dari arahannya," kata Azmi.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti itu menegaskan pentingnya KPK segera memeriksa Bobby Nasution sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang menyeluruh.

"KPK harus mencermati keterangan saksi dan alat bukti lain guna mengungkap kerugian negara dalam OTT ini," sambungnya.

Azmi mengatakan penanganan yang transparan akan membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi dan menegaskan independensi KPK.

Sementara itu, Bobby Nasution telah menyatakan kesediaannya jika harus dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

"Namanya proses hukum, kita bersedia saja ya (diperiksa KPK). Bersedia saja. Apalagi tadi katanya ada aliran uang. Saya rasa semua di sini, di Pemprov Sumut, kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 30 Juni 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga