Repelita Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi isu penjualan sejumlah pulau di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah Kepulauan Anambas.
Ia menegaskan bahwa seluruh pulau di Indonesia tidak boleh diperdagangkan dalam bentuk apa pun.
“Kalau kita yang pasti sesuai dengan kewenangan kita, pulau enggak bisa dijual-belikan. Pasti enggak bisa diperjualbelikan,” ucap Trenggono di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu.
Pemerintah telah menetapkan aturan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024.
Aturan tersebut memuat ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.
Pemanfaatan tersebut diarahkan untuk kepentingan konservasi, pendidikan, penelitian, budi daya laut, serta pengembangan sektor pariwisata.
Selain itu, pemanfaatan juga diperbolehkan untuk industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, peternakan, serta pertahanan dan keamanan nasional.
Aturan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal.
Pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pulau-pulau kecil tetap menjaga ekosistem pantai dan laut.
Isu penjualan pulau-pulau Indonesia mengemuka setelah kemunculan iklan di situs privateislandsonline.com.
Salah satu yang mencuat adalah Pulau Pasangan di Kepulauan Anambas.
Dalam situs itu, disebutkan bahwa pulau tersebut memiliki luas sekitar 159 hektare dan berjarak sekitar 200 mil laut dari Singapura.
Harga tidak dicantumkan secara eksplisit, hanya disebutkan tersedia atas permintaan.
Beberapa pulau lain yang juga diiklankan di situs tersebut mencantumkan harga.
Misalnya, Pulau Rangyai di Thailand ditawarkan senilai 160 juta dolar AS.
Namun untuk Pulau Pasangan dan sejumlah pulau lainnya di Indonesia, nilai transaksi tidak ditampilkan.
Situs tersebut juga menggambarkan Pulau Pasangan sebagai lokasi yang alami dan cocok untuk dijadikan resor ekowisata kelas atas.
Lokasinya yang tidak jauh dari Singapura disebut-sebut sebagai nilai tambah tersendiri.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki informasi yang beredar.
Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta KKP.
Tito mengatakan bahwa tim tersebut akan menginvestigasi keabsahan informasi penjualan lima pulau yang dipasarkan secara daring.
“Iya jadi kita akan dalamin dulu, bener enggak apa seperti itu ya saya sudah membentuk tim dari Ditjen Adwil untuk mengecek apa benar informasi yang ada di online seperti itu,” ucapnya di Jakarta.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
