Prabowo Turun Tangan Koreksi Lima Kebijakan Menteri yang Timbulkan Kekacauan Nasional

 Repelita Jakarta - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menerbitkan kebijakan kontroversial yang berujung pada intervensi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Lima keputusan menteri yang memicu keresahan publik dibatalkan secara langsung oleh Presiden dalam berbagai kesempatan sepanjang awal 2025.

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan tekanan ekonomi, sehingga perlu dikoreksi segera.

1. Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

Rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen sempat memicu aksi penolakan di berbagai daerah.

Kekhawatiran utama masyarakat adalah dampak kenaikan PPN terhadap harga barang kebutuhan pokok.

Demonstrasi muncul dari berbagai elemen publik yang menuntut pembatalan kebijakan tersebut.

Menjelang malam pergantian tahun 2025, Prabowo mendatangi Kementerian Keuangan untuk melakukan rapat darurat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Beberapa jam setelah rapat, Prabowo memutuskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah dan tidak menyentuh kebutuhan pokok.

Kebijakan kenaikan PPN untuk kebutuhan dasar masyarakat pun resmi dibatalkan.

2. Pembatalan Larangan Pengecer Menjual Elpiji 3 Kilogram

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat mengeluarkan larangan bagi pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram mulai 1 Februari 2025.

Larangan ini berdampak pada terjadinya kelangkaan gas dan antrean panjang di pangkalan resmi.

Seorang warga lanjut usia dilaporkan meninggal dunia karena kelelahan saat antre gas.

Bahlil beralasan larangan ini bertujuan memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran.

Namun, Prabowo memanggil Bahlil ke Istana dan mencabut larangan tersebut.

Pengecer kembali diizinkan menjual elpiji 3 kilogram guna menjamin ketersediaan gas bagi masyarakat.

3. Pembatalan Penundaan Pengangkatan CASN 2024

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menerbitkan kebijakan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Keputusan ini mengejutkan para calon pegawai dan menimbulkan kemarahan di kalangan pelamar CPNS dan PPPK.

Mereka merasa dirugikan karena penundaan tidak sesuai dengan jadwal awal.

Prabowo merespons cepat dengan mempercepat proses pengangkatan CPNS dan PPPK.

Pengangkatan CPNS ditetapkan paling lambat Juni 2025, lebih cepat dari jadwal semula Oktober.

Sementara pengangkatan PPPK 2024 dipercepat menjadi Oktober 2025 dari rencana awal Maret 2026.

4. Pencabutan 4 dari 5 IUP di Kawasan Geopark Raja Ampat

Laporan Greenpeace Indonesia mengungkap kerusakan lingkungan di kawasan Geopark Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel.

Pulau Gag, Kawe, dan Manuran tercatat mengalami kerusakan hutan lebih dari 500 hektare.

Sedimentasi dari tambang mengancam karang dan ekosistem pesisir.

Padahal, kawasan tersebut dilindungi oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 karena tergolong pulau kecil yang tidak boleh ditambang.

Protes publik meluas dengan munculnya tagar #SaveRajaAmpat di media sosial.

Presiden Prabowo akhirnya mencabut empat izin usaha pertambangan dari lima yang ada di kawasan tersebut.

Empat IUP milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining resmi dicabut.

Namun satu izin milik PT Gag Nikel, anak usaha Antam, masih tetap berlaku.

5. Pembatalan Keputusan Mendagri soal Pengalihan Empat Pulau

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan empat pulau di wilayah perbatasan masuk ke Sumatera Utara memicu konflik administratif antara Provinsi Aceh dan Sumut.

Empat pulau yang disengketakan adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan keberatan dan meminta koreksi kebijakan.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan keputusan tersebut telah berdasarkan survei resmi Kemendagri.

Namun, gelombang penolakan dan kekhawatiran akan perpecahan wilayah membuat Presiden Prabowo mengambil alih.

Ia kemudian memutuskan keempat pulau tersebut tetap berada dalam wilayah Provinsi Aceh. (\*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga