PDIP Siapkan Versi Sejarah Tandingan, Sindir Fadli Zon Soal Pemerkosaan 1998

 

Repelita Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkapkan bahwa partainya juga akan membuat versi penulisan sejarah sendiri.

Ia menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap proyek sejarah nasional yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"Kita juga akan menulis ulang sejarah, versi kita sendiri. Kalian juga bisa cek de jure Presiden Habibie soal kasus pemerkosaan ini," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menyinggung bahwa penulisan sejarah sangat bergantung pada siapa yang menulisnya.

Menurutnya, sikap PDIP yang begitu menghormati Presiden Sukarno, membuat mereka tidak mungkin menuliskan sisi negatif dari tokoh tersebut.

Sebelumnya, Fadli Zon menyampaikan bahwa tidak ada kejadian perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.

Pernyataan itu memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk para pegiat HAM dan akademisi.

Fadli berargumen bahwa tidak ada bukti kuat soal kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa tersebut.

Ia juga menilai informasi mengenai perkosaan massal pada 1998 hanya berupa rumor dan tidak pernah tercantum dalam catatan sejarah resmi.

Ia menyebut bahwa upaya penulisan ulang sejarah dilakukan agar narasi yang tersaji mampu mempererat persatuan dan menghindari konflik.

Meski begitu, belakangan Fadli tidak sepenuhnya menolak adanya kekerasan seksual dalam kerusuhan 1998.

Ia mengakui bahwa kejadian tersebut memang menimbulkan berbagai tafsir dan klaim yang berbeda-beda.

"Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait 'perkosaan massal' perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif," ujar Fadli.

Ia menjelaskan bahwa sejarah seharusnya berpijak pada data hukum dan kajian ilmiah yang bisa diuji.

Fadli juga menanggapi kritik tentang penghilangan narasi perempuan dalam penulisan sejarah nasional versi pemerintah.

Menurutnya, kontribusi perempuan justru mendapat ruang besar dalam naskah sejarah tersebut.

"Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan," tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga