Repelita Jakarta - Perubahan sistem keserentakan pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dinilai Partai Buruh bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam peta kekuatan politik lokal.
Wakil Presiden Partai Buruh bidang Kepemiluan dan Polhukam, Said Salahuddin, menyampaikan hal itu dalam keterangan pada Senin, 30 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa keputusan MK tersebut menggabungkan pelaksanaan pemilihan legislatif tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pemilihan kepala daerah pada tingkat yang sama.
Menurut Said, jika penggabungan ini dijalankan, maka penentuan ambang batas parlemen sebagai syarat pencalonan pasangan kepala daerah akan menjadi tidak pasti.
Hal ini berbeda dengan situasi pada Pilkada Serentak 2024 yang memiliki jeda sembilan bulan dari pemilu legislatif, sehingga partai pengusung calon kepala daerah sudah mengetahui peta kekuatan politik masing-masing.
"Dengan digabungnya waktu pelaksanaan Pileg DPRD dan Pilkada, maka pada pemilihan berikutnya paslon Pilkada belum dapat mengetahui peta kekuatan parpol yang akan mengusung atau mencalonkannya," kata Said.
Ia melanjutkan bahwa mekanisme tersebut akan menimbulkan perbedaan mencolok dengan Pilkada 2024, di mana calon kepala daerah dapat lebih mudah menghitung peluangnya sejak awal.
"Kondisi itu berbeda dengan Pilkada 2024, di mana paslon sejak awal sudah mengetahui jumlah perolehan kursi DPRD atau perolehan suara dari parpol yang akan mengusungnya," tambahnya.
Said memandang bahwa pengaturan soal pencalonan kepala daerah dalam sistem baru ini masih belum sepenuhnya diatur dalam amar putusan MK, dan sangat mungkin memicu perdebatan dalam proses perumusannya.
"Pileg DPRD menurut MK sudah semestinya dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada, karena dua pemilihan tersebut bertujuan untuk memilih pemimpin daerah dan berfokus pada kepentingan pembangunan daerah," ujar Said mengakhiri. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
